Para Pemimpin Dunia Kecam Aksi Putin Terobos Wilayah Ukraina

NEW YORK, KOMPAS.TV - Langkah Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengakui kemerdekaan wilayah separatis di Donetsk dan Luhansk, Ukraina ditanggapi tegas oleh komunitas internasional. Dewan Keamanan PBB pun langsung menggelar pertemuan darurat untuk membahas situasi ini di Gedung PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Senin (21/2/2022) malam waktu setempat.

Berbagai pemimpin dunia turut mengecam aksi Rusia. Moskow dianggap melanggar kedaulatan Ukraina.

Putin mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) pada Senin (21/2) malam waktu Moskow atau Selasa (22/2) dini hari waktu Indonesia.

Sang presiden juga menandatangani kesepakatan kerja sama dan bantuan dengan kedua republik pemberontak. Tak lama setelah menerbitkan dekrit, Putin mengirim tentara Rusia ke wilayah timur Ukraina yang dikuasai separatis.

Hingga berita ini diturunkan, belum jelas berapa pasukan yang diterjunkan Rusia. Kremlin sendiri mengeklaim tentara yang diterjunkan adalah “pasukan penjaga perdamaian”.

Merespons Putin, berbagai pemimpin di Asia dan Eropa menyuarakan dukungan untuk kedaulatan Ukraina. Potensi perang juga dikhawatirkan bisa berdampak ke ekonomi global dan mengancam warga negara asing di Ukraina.

“Teritori dan kedaulatan Ukraina harus dihormati,” kata Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dikutip Associated Press.

“Sebuah pertempuran militer yang tak sesuai dengan harapan komunitas internasional akan menimbulkan perselisihan ekonomi dan politik, tidak hanya di Eropa, tetapi seluruh dunia,” lanjut Moon.

Baca Juga: Rusia Resmi Akui Kemerdekaan Donetsk dan Lugansk dari Ukraina, Apa Risiko Politik dan Militernya?

Moon sendiri mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk bersiap atas dampak ekonomi jika situasi di Ukraina memburuk.

Selain itu, Seoul saat ini membujuk 63 warganya yang masih berada di Ukraina untuk meninggalkan tempat itu.

Senada dengan Moon, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengecam Rusia yang melanggar integritas teritorial Ukraina. Kishida bahkan mengancam hendak mendiskusikan “aksi tegas” seperti sanksi bersama komunitas internasional.

“Aksi Putin tidak bisa diterima dan kami tegas mengecamnya. Jepang melihat perkembangan ini dengan keprihatinan yang dalam,” kata Kishida.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta menegaskan bahwa Putin tidak punya dasar legal untuk mengakui kemerdekaan separatis di timur Ukraina.

“Kami khawatir kalau ini adalah aksi yang direncanakan Presiden Putin untuk membuat dalih invasi, yang mana akan menjadi bentuk agresi yang sangat jelas. Kami mendesak upaya diplomatis segera untuk mencapai resolusi damai,” tulis Mahuta dalam sebuah pernyataan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan bahwa Rusia harus “mundur tanpa syarat” dari wilayah Ukraina. Kremlin juga didesak untuk menghentikan ancaman ke negara tetangganya.

“Penting bagi negara-negara yang punya pikiran serupa yang mengecam kelakuan semacam ini untuk bersatu, dan saya dapat memastikan bahwa sekalinya negara-negara lain menempati posisi kuat dan memberlakukan sanksi tegas ke Rusia, kita akan mengunci mereka,” kata Morrison.

Turki, anggota NATO yang selama ini berhubungan baik dengan Rusia dan Ukraina, turut mengecam keputusan Kremlin.

“Kami merasa keputusan Rusia ini tidak bisa diterima dan kami menolaknya,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.

Barat menyebut Rusia mengonsentrasikan 150.000 pasukan di perbatasan Ukraina untuk persiapan invasi. Langkah Putin yang mengirim pasukan ke Donbass pun dikhawatirkan memperbesar potensi perang.

Baca Juga: Kecam Langkah Putin Akui Kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, Ukraina: Perbatasan Kami Tak akan Berubah!