Penularan Varian Omicron Terus Melaju, Jepang Perpanjang dan Perketat Pembatasan Covid-19

TOKYO, KOMPAS.TV — Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Rabu, (9/2/2022) mengumumkan rencana  memperpanjang pembatasan Covid-19 untuk Tokyo dan 12 daerah lainnya selama tiga minggu hingga awal Maret.

Kebijakan ini diambil karena infeksi omicron hanya menunjukkan sedikit tanda-tanda melambat dan sebagian besar orang Jepang masih belum mendapat suntikan booster vaksin Covid-19, seperti dilansir Associated Press, Rabu, (9/2/2022).

Perpanjangan pembatasan sosial yang ketat itu saat ini meliputi Tokyo dan daerah sekitarnya, Aichi di Jepang tengah dan Nagasaki di selatan.

Semula pembatasan ketat dijadwalkan berakhir pada hari Minggu, tetapi akibat situasi yang belum membaik, pembatasan akan tetap berlaku hingga 6 Maret, kata Kishida.

“Infeksi yang disebabkan oleh varian omicron berbeda dari yang terjadi di masa lalu, dan kami berada pada saat kritis dalam perjuangan kami melawannya,” kata Kishida.

“Untuk menyeimbangkan tindakan anti-virus dan aktivitas sosial dan ekonomi, saya bertekad untuk mengatasi situasi dengan segera." tegas Kishida.

Jumlah harian kasus infeksi Covid-19 masih berkembang, meski kecepatannya tidak setajam minggu lalu, katanya.

Secara nasional, Jepang hari Selasa mencatat lebih dari 92.000 kasus baru Covid-19. Tokyo hari Rabu mencaat 18.287, kasus, sementara Osaka mencatat 15.264 kasus baru.

Keputusan Kishida mengikuti permintaan dari gubernur di daerah yang terkena dampak, di mana kasus harian mulai membanjiri rumah sakit dengan gejala serius dialami lansia.

Baca Juga: Duh, Jepang Catat Rekor Memilukan Kasus Kekerasan terhadap Anak selama 2021

Ada juga kekurangan staf di antara pekerja medis yang terinfeksi atau kontak dekat dengan mereka yang dites positif.

Langkah-langkah tersebut adalah versi keadaan darurat yang tidak terlalu ketat, dan telah diperluas serta diperpanjang sejak Januari. Pembatasan itu termasuk jam kerja yang lebih pendek untuk restoran dengan imbalan subsidi  pemerintah dan pembatasan acara publik yang  besar.

Jepang menolak menerapkan lockdown karena pemerintah berusaha meminimalkan kerusakan pada ekonomi. Meski begitu, orang Jepang semakin menjadi kurang kooperatif dalam menjaga jarak dan pembatasan lainnya.

Kishida menghadapi kritik atas peluncuran booster yang tertunda dan itupun dianggap berjalan lambat, yang baru dimulai pada bulan Desember bagi pekerja medis. Sejauh ini, hanya 7,2 persen dari populasi yang sudah menerima suntikan booster.

Kishida minggu ini berjanji mempercepat suntikan booster sebanyak 1 juta suntikan per hari pada akhir Februari, tetapi para kritikus mengatakan momentum itu akan hilang pada saat tingkat vaksinasi naik ke tingkat yang efektif.

Pelaksanaan suntikan booster tertunda karena pemerintah lambat dalam memutuskan apakah mereka akan memotong interval delapan bulan antara dua suntikan pertama dan ketiga, meskipun mungkin pemerintahan setempat memiliki kelebihan vaksin dan bisa memberikan suntikan booster lebih awal.

Baca Juga: Penelitian Farmasi di Jepang Simpulkan Ivermectin Efektif Lawan Omicron

Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengkritik Kishida karena bersikeras menunggu sampai pasokan vaksin dikirim ke semua kota sehingga mereka dapat memulai suntikan booster pada saat yang bersamaan.

Di Osaka, Gubernur Hirofumi Yoshimura menyatakan "darurat medis" setelah tingkat hunian rumah sakit di prefektur itu melebihi 80 persen.

Yoshimura, dalam pembicaraan daringnya dengan Kishida, meminta dukungan pemerintah dalam mengerahkan pekerja medis dari rumah sakit umum.

Kishida menjanjikan bantuan, dan mengusulkan rencana untuk mendirikan fasilitas medis sementara di Osaka dan Tokyo untuk memberikan perawatan bagi total 1.000 pasien.

Hampir setengah juta orang tanpa gejala atau gejala ringan tinggal di rumah secara nasional.

Kontrol perbatasan yang ketat hingga akhir Februari hujan memicu kritik dari mahasiswa asing, cendekiawan, dan pemimpin bisnis yang mengatakan tindakan itu tidak ilmiah dan merusak profil internasional, ekonomi, dan masa depan Jepang.