Majelis Rendah Parlemen Inggris Umumkan Genosida Terjadi Pada Muslim Uighur di China

LONDON, KOMPAS.TV - Majelis Rendah Parlemen Inggris mengumumkan bahwa genosida terhadap Muslim Uighur dan suku minoritas lainnya terjadi di China.

Ini adalah untuk pertama kalinya parlemen Inggris mengakui terjadinya pemusnahan massal bagi Muslim Uighir dan suku minoritas lainnya di Xinjiang, China.

Mosi yang disetujui oleh anggota parlemen itu tidak memaksa Inggris untuk mengambil tindakan.

Baca Juga: Rusia Tarik Sebagian Pasukannya dari Perbatasan Ukraina, Upaya Redakan Ketegangan?

Tetapi hal itu menunjukkan tanda ketidakpuasaan yang terus berkembang terhadap pemerintah China di parlemen.

Tory Sir Iain Duncan Smith mengungkapkan pemungutan suara itu sebagai momen yang bersejarah.

Ia mengatakan bahwa Parlemen Inggris sejalan dengan Belanda, Kanada dan Amerika Serikat terkait pengakuan mereka dengan adanya genosida pada Muslim Uighur.

Baca Juga: Legislatornya Disanksi China karena Masalah Muslim Uighur di Xinjiang, Kanada Menyerang Balik

Sir Iain sendiri merupakan satu dari lima anggota Parlemen Inggris yang dijatuhi sanksi oleh China karena dianggap menyebarkan kebohongan dan disinformasi.

Anggota parlemen lainnya yang menjadi target China, Nus Ghani, pun angkat bicara terkait mosi tersebut.

“Semua lima kriteria genosida adalah bukti yang terjadi di Xinjiang,” tuturnya dikutip dari BBC.

Baca Juga: Tuduh Kapas Xinjiang Hasil Kerja Paksa Muslim Uighur, Nike dan H&M Terancam Diboikot di China

Menurut Nus Ghani, genosida berarti menghancurkan keseluruhan atau sebagian dari nasional, etnis, rasial datau grup keagamaan.

Ghani pun mengatakan tahanan Muslim Uighur dan suku minoritas lainnya menjadi subyek dari metode penyiksaan berutal, termasuk pemukulan dengan cambuk logam dan sengatan listrik.

Baca Juga: Warga Uighur di Turki Protes Kunjungan Menlu China

Ia juga mengatakan bahwa wanita Uighur juga dipaksakan untuk menggunakan alat kontrol kehamilan.

“Cerita Si Pelayan hanya sebuah dongeng jika dibandingkan dengan hak reproduksi perempuan Uighur,” ujarnya.

“Kekerasan ini merupakan bukti bardasarkan data Pemerintah China sendiri. Pada 2014, lebih dari 200.000 alat kontrol kehamilan disertakan ke wanita hamil Xinjiang. Pada 2018, program ini meningkat menjadi 60 persen,” tambahnya.

Baca Juga: Empat Tahun Sendirian di Atas Kapal yang Kandas, Pelaut Ini Akhirnya Bisa Pulang

Namun, pemerintah Inggris menentang mosi tersebut.

Mereka berpendapat menganggap suatu peristiwa sebagai genosida adalah masalah pengadilan nasional dan internasional yang kompeten setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada.

Meski pemerintah berseberangan, mosi tersebut diloloskan karena Kementerian Luar Negeri tidak menentangnya..