Kudeta Myanmar: Junta Militer Blokir Facebook Untuk Bungkam Perlawanan

KOMPAS.TV - Junta militer Myanmar memblokir Facebook dan beberapa layanan berbagi pesan hari Kamis, (04/02/2021) dengan alasan ingin menjamin stabilitas. 

Tindakan militer itu seiring upaya mereka mengkonsolidasi kekuasaan menyusul kudeta dan penahanan pemerintahan hasil pemilu, termasuk pemimpin partai pemenang pemilu Myanmar,  Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi dan presiden Myanmar Win Myint, demikian dilansir dari Reuters, Kamis, (04/02/2021)

Langkah untuk membungkam suara pegiat online itu diambil setelah kepolisian Myanmar menyidik Suu Kyi atas pelanggaran aturan imigrasi mengimpor peralatan komunikasi, ditengah tekanan internasional kepada militer untuk menerima hasil pemilu November yang dimenangkan secara telak oleh kelompok Suu Kyi.

Di dalam negeri, perlawanan kepada junta militer makin menguat di Facebook, satu-satunya platform internet utama di negeri itu dan digunakan juga oleh kalangan dunia usaha maupun pemerintah.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Pemimpin Kudeta 1 Februari Jenderal Min Aung Hlaing Akhirnya Buka Suara 

Warga di Yangon dan kota lain memukuli wajan, panci, perabotan dapur dan memencet klakson sekerasnya memasuki malam kedua setelah kudeta, dengan berbagai dokumentasi yang muncul di Facebook. 

Facebook juga digunakan untuk membagikan foto pembangkanan sosial oleh staf rumah sakit pemerintah di seluruh negeri, yang menuding militer menempatkan kepentingan mereka sendiri diatas pandemi Covid-19 yang sudah membunuh 3,100 orang di Myanmar. 

Kementerian Informasi dan Komunikasi menyatakan, Facebook akan diblokir hingga 7 Februari nanti. Facebook digunakan oleh setengah dari 53 juta warga Myanmar. 

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Pukuli Panci, Wajan, Perabotan Dapur dan Pencet Klakson, Warga Yangon Protes Kudeta

"Saat ini warga yang membuat masalah saja bagi kestabilan negara...menyebarkan berita bohon dan misinformasi serta menggunakan Facebook untuk memunculkan kesalahpahaman diantara masyarakat," kata kementerian dalam pernyataan tertulis. 

Pemblokiran itu masih bisa ditembus walau sedikit-sedikit. Beberapa kalangan masih bisa mengakses Facebook walau lambat. Sebagian menggunakan VPN untuk menghindari blokade. 

Suu Kyi belum terlihat di depan umum sejak penangkapan dirinya bersama pejabat tertinggi negara dan jajaran partai NLD. 

Seorang pejabat NLD mengatakan Suu Kyi menjalani tahanan rumah di ibukoa Naypydaw, namun belum ada pernyataan apapun tentang keberadaan Suu Kyi dari junta militer. 

Baca Juga: AS Tinjau Langkah yang Akan Diambil Untuk Myanmar dan Rusia

NLD memenangkan sekitar 80% suara dalam pemilihan 8 November, menurut komisi pemilihan, namun ditolak oleh militer, dengan alasan kecurangan pemungutan suara, namun tuduhan tersebut dianggap yang tidak berdasar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan akan meningkatkan tekanan internasional untuk memastikan keinginan rakyat dihormati.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar dalam memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam wawancara yang disiarkan oleh The Washington Post pada hari Rabu.

“Ini benar-benar tidak dapat diterima, setelah pemilu - pemilu yang saya yakini berlangsung normal - dan setelah periode transisi yang besar.”

Baca Juga: Aksi Senam Aerobik dengan Latar Belakang Konvoi Militer Kudeta Myanmar, Ada Lagu “Ampun Bang Jago”

Gedung Putih hari Rabu (03/02/2021) mengatakan prioritas mereka adalah memberi tanggapan atas kudeta di Myanmar dan Washington sedang meninjau kemungkinan pemberian sanksi sebagai tanggapan resmi bagi junta militer Myanmar.

Suu Kyi sendiri baru saja dikenakan kasus oleh kepolisian Myanmar, dituduh mengimpor alat-alat komunikasi secara ilegal. Alat-alat itu adalah HT, yang ditemukan polisi dalam rumah Suu Kyi di Naypydaw.

Ketua Parlemen ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) untuk Hak Asasi Manusia, Charles Santiago, mengatakan tuduhan terhadap Suu Kyi menggelikan.

Baca Juga: Kudeta Myanmar, Aung San Suu Kyi Ditahan Polisi karena Langgar Hukum Ekspor Impor

"Ini adalah langkah absurd oleh junta untuk mencoba melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka," katanya dalam sebuah pernyataan.

Dalam dokumen pengadilan, polisi meminta penahanan Suu Kyi "untuk menanyai saksi, meminta bukti, dan mencari penasihat hukum setelah menanyai terdakwa".

Sebuah dokumen terpisah menunjukkan polisi mengajukan tuntutan terhadap Presiden Win Myint, yang juga ditahan pada hari Senin, karena melanggar protokol untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Telenor Asa Norwegia, operator jaringan seluler terkemuka Myanmar, mengatakan tidak punya pilihan selain mematuhi arahan untuk memblokir Facebook.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: KBRI Yangon Imbau WNI Untuk Waspada dan Siapkan Persediaan Makanan

"Meskipun arahan tersebut didasarkan pada hukum Myanmar, Telenor tidak percaya permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional," katanya dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara Facebook Andy Stone mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas "sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting".

Di Twitter, yang kurang populer di Myanmar namun tidak diblokir, #CivilDisobedienceMovement menjadi tagar trending teratas di negara ini. Di belakangnya ada #JusticeForMyanmar.