Kudeta Myanmar: Junta Militer Blokir Facebook Untuk Bungkam Perlawanan

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan akan meningkatkan tekanan internasional untuk memastikan keinginan rakyat dihormati.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar dalam memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam wawancara yang disiarkan oleh The Washington Post pada hari Rabu.

“Ini benar-benar tidak dapat diterima, setelah pemilu - pemilu yang saya yakini berlangsung normal - dan setelah periode transisi yang besar.”

Baca Juga: Aksi Senam Aerobik dengan Latar Belakang Konvoi Militer Kudeta Myanmar, Ada Lagu “Ampun Bang Jago”

Gedung Putih hari Rabu (03/02/2021) mengatakan prioritas mereka adalah memberi tanggapan atas kudeta di Myanmar dan Washington sedang meninjau kemungkinan pemberian sanksi sebagai tanggapan resmi bagi junta militer Myanmar.

Suu Kyi sendiri baru saja dikenakan kasus oleh kepolisian Myanmar, dituduh mengimpor alat-alat komunikasi secara ilegal. Alat-alat itu adalah HT, yang ditemukan polisi dalam rumah Suu Kyi di Naypydaw.

Ketua Parlemen ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) untuk Hak Asasi Manusia, Charles Santiago, mengatakan tuduhan terhadap Suu Kyi menggelikan.

Baca Juga: Kudeta Myanmar, Aung San Suu Kyi Ditahan Polisi karena Langgar Hukum Ekspor Impor

"Ini adalah langkah absurd oleh junta untuk mencoba melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka," katanya dalam sebuah pernyataan.

Dalam dokumen pengadilan, polisi meminta penahanan Suu Kyi "untuk menanyai saksi, meminta bukti, dan mencari penasihat hukum setelah menanyai terdakwa".

Sebuah dokumen terpisah menunjukkan polisi mengajukan tuntutan terhadap Presiden Win Myint, yang juga ditahan pada hari Senin, karena melanggar protokol untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Telenor Asa Norwegia, operator jaringan seluler terkemuka Myanmar, mengatakan tidak punya pilihan selain mematuhi arahan untuk memblokir Facebook.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: KBRI Yangon Imbau WNI Untuk Waspada dan Siapkan Persediaan Makanan

"Meskipun arahan tersebut didasarkan pada hukum Myanmar, Telenor tidak percaya permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional," katanya dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara Facebook Andy Stone mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas "sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting".

Di Twitter, yang kurang populer di Myanmar namun tidak diblokir, #CivilDisobedienceMovement menjadi tagar trending teratas di negara ini. Di belakangnya ada #JusticeForMyanmar.