Ini Panduan Lengkap untuk Memahami Kudeta Myanmar dan Mengapa Aung Sang Suu Kyi Ditahan

Myawaddy TV milik militer mengumumkan bahwa Myint Swe telah menandatangani keputusan untuk menyerahkan kendali langsung atas “undang-undang, administrasi dan peradilan” kepada Min Aung Hlaing.

Apa Ini Pernah Terjadi Sebelumnya?

Militer telah berkuasa di Myanmar hampir sepanjang umur kemerdekaan Myanmar dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1948.

Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil pada tahun 1962 karena alasan pemerintah tidak cukup kompeten.

Ia memerintah selama 26 tahun dan mengundurkan diri pada 1988 karena protes besar-besaran. Protes itu dipicu krisis ekonomi dan kegelisahan karena pemerintahan yang otoriter.

Baca Juga: Selain Kudeta Myanmar, Ini 5 Kudeta Berbahaya Sepanjang 30 Tahun Terakhir

Beberapa minggu kemudian pimpinan militer generasi baru mengambil alih pemerintahan Myanmar dengan dalih memulihkan hukum dan ketertiban negara.

Pimpinan rezim militer Jenderal Than Shwe mundur pada 2011. Setelah Myanmar membuat konstitusi yang sekarang berlaku, kepemimpinan diserahkan pada pensiunan jenderal Min Aung Hlaing.

Konteks Hukum

Konstitusi 2008 memberikan peran politik yang kuat dan berkelanjutan bagi pihak militer. Konstitusi itu memberi militer kendali atas kementerian dalam negeri, perbatasan, dan pertahanan.

Perubahan konstitusi itu membutuhkan dukungan dari anggota parlemen dari militer, yang menguasai seperempat kursi di parlemen Myanmar.

Analis politik Khin Zaw Win dari Yangon mengatakan, jaminan atas kekuatan militer membuat konstitusi itu menjadi dokumen yang "sangat tidak populer” di kalangan masyarakat Myanmar.

Baca Juga: Myanmar Dikudeta, KBRI Yangon Imbau WNI Untuk Waspada dan Siapkan Persediaan Makanan

Suu Kyi dan pemerintahan partainya telah mencoba mengubah konstitusi itu sejak memenangkan pemilu 2015.

Selama masa kepemimpinan sebelumnya, Aung San Suu Kyi berhasil mengelak dari aturan yang melarang dirinya naik ke kursi kepresidenan dengan mengambil peran kepemimpinan de facto sebagai "Penasihat Negara".

Celan ini tak diperkirakan militer yang dulu menahan Suu Kyi dengan status tahanan rumah.

"Dari sudut pandang mereka (militer), mereka telah kehilangan banyak kendali atas proses politik," kata analis politik Soe Myint Aung.