Ini Panduan Lengkap untuk Memahami Kudeta Myanmar dan Mengapa Aung Sang Suu Kyi Ditahan

NAYPYIDAW, KOMPAS.TV - Militer Myanmar merebut kepemimpinan negara itu pada Senin (1/2/2021). Itu terjadi setelah hubungan militer dengan pemerintahan Aung San Suu Kyi memanas selama berminggu-minggu.

Militer juga menahan Suu Kyi dan beberapa pejabat pemerintahan lain. Mengutip france24.com. mestinya hari ini parlemen Myanmar hasil pemilu November 2020 akan bersidang pertama kali.

Lalu, apa saja yang sudah diketahui saat ini?

Awal Mula Krisis

Aung San Suu Kyi adalah tokoh yang sangat populer di Myanmar. Ia adalah putri tokoh pendiri bangsa Myanmar Aung San.

Ia mulai populer sejak 1988 setelah desakan masyarakat agar ia menjadi simbol perlawanan atas militer.

Kepopuleran itu tak terpengaruh kritik masyarakat dunia terkait persekusi pemerintah terhadap minoritas Rohingya pada 2017.

Pada pemilu 2020 partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang telak. Kemenangan telak ini melampaui margin kemenangan mereka pada pemilu 2015.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Telepon, Radio dan TV Terputus, Warga Indonesia Diminta KBRI untuk Tetap di Rumah

Namun, militer Myanmar menyatakan pemilu itu penuh ketidakberesan. Tentara sangat berkuasa di Myanmar selama 60 tahun terakhir.

Mengutip france24.com, militer Myanmar mengklaim menemukan 10 juta praktek kecurangan pemilu dan mendesak panitia pemilu merilis daftar pemilih. Militer Myanmar ingin mengecek sendiri kecurangan itu.

Suasana makin tegang setelah Jenderal Min Aung Hlaing, pimpinan militer dan orang yang paling berkuasa di Myanmar berpidato. Ia memperingatkan bahwa konstitusi Myanmar akan “dicabut”, jika konstitusi itu tak dihargai.

Militer kemudian mengerahkan tank ke jalan-jalan pusat bisnis Yangon, ibu kota Naypyidaw, dan tempat-tempat lainnya. Pertunjukan kekuatan itu berjalan sebentar.

Para pendukung militer juga melakukan demonstrasi memprotes pemilu Myanmar.

Lalu Kudeta

Tentara telah menyatakan keadaan darurat nasional dan mengambil alih kekuasaan selama 12 bulan ke depan.

Mantan jenderal Myint Swe, Wakil Presiden saat ini akan naik menjadi pelaksana tugas presiden hingga tahun depan.

Baca Juga: Min Aung Hlaing yang Kini Pimpin Myanmar, Ternyata Terlibat Dalam Genosida Muslim Rohingya

Myawaddy TV milik militer mengumumkan bahwa Myint Swe telah menandatangani keputusan untuk menyerahkan kendali langsung atas “undang-undang, administrasi dan peradilan” kepada Min Aung Hlaing.

Apa Ini Pernah Terjadi Sebelumnya?

Militer telah berkuasa di Myanmar hampir sepanjang umur kemerdekaan Myanmar dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1948.

Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil pada tahun 1962 karena alasan pemerintah tidak cukup kompeten.

Ia memerintah selama 26 tahun dan mengundurkan diri pada 1988 karena protes besar-besaran. Protes itu dipicu krisis ekonomi dan kegelisahan karena pemerintahan yang otoriter.

Baca Juga: Selain Kudeta Myanmar, Ini 5 Kudeta Berbahaya Sepanjang 30 Tahun Terakhir

Beberapa minggu kemudian pimpinan militer generasi baru mengambil alih pemerintahan Myanmar dengan dalih memulihkan hukum dan ketertiban negara.

Pimpinan rezim militer Jenderal Than Shwe mundur pada 2011. Setelah Myanmar membuat konstitusi yang sekarang berlaku, kepemimpinan diserahkan pada pensiunan jenderal Min Aung Hlaing.

Konteks Hukum

Konstitusi 2008 memberikan peran politik yang kuat dan berkelanjutan bagi pihak militer. Konstitusi itu memberi militer kendali atas kementerian dalam negeri, perbatasan, dan pertahanan.

Perubahan konstitusi itu membutuhkan dukungan dari anggota parlemen dari militer, yang menguasai seperempat kursi di parlemen Myanmar.

Analis politik Khin Zaw Win dari Yangon mengatakan, jaminan atas kekuatan militer membuat konstitusi itu menjadi dokumen yang "sangat tidak populer” di kalangan masyarakat Myanmar.

Baca Juga: Myanmar Dikudeta, KBRI Yangon Imbau WNI Untuk Waspada dan Siapkan Persediaan Makanan

Suu Kyi dan pemerintahan partainya telah mencoba mengubah konstitusi itu sejak memenangkan pemilu 2015.

Selama masa kepemimpinan sebelumnya, Aung San Suu Kyi berhasil mengelak dari aturan yang melarang dirinya naik ke kursi kepresidenan dengan mengambil peran kepemimpinan de facto sebagai "Penasihat Negara".

Celan ini tak diperkirakan militer yang dulu menahan Suu Kyi dengan status tahanan rumah.

"Dari sudut pandang mereka (militer), mereka telah kehilangan banyak kendali atas proses politik," kata analis politik Soe Myint Aung.