Militer Myanmar Bantah Akan Lakukan Kudeta, Ini Penjelasanya

NAYPYITAW, KOMPAS.TV - Militer Myanmar mengungkapkan tuduhan akan melakukan kudeta tidaklah benar.

Mereka menegaskan hanya akan melindungi dan mematuhi konstitusi negara, serta bertindak sesuai dengan hukum.

Hal itu diungkapkan militer Myanmar, atau juga yang disebut Tatmadaw lewat pernyataan resminya.

Baca Juga: Lebih Dari 1000 Penyu Terinfeksi Obat Jantung, Ginjal dan Cat Yang Mengkontaminasi Laut

“Tatmadaw akan melindungi konstitusi 2008 dan bertindak sesuai hukum,” bunyi pernyataan mereka dikutip dari Bangkok Post.

“Sejumlah organisasi dan media hanya berasumsi atas apa yang mereka ingin dan menuliskan Tatmadaw akan menghapus konstitusi,” tambahnya.

Rumor militer akan melakukan kudeta terkait dengan pernyataan Panglima Militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengenai penghapusan konstitusi.

Baca Juga: Anggota Kongres AS Positif Covid-19 Meski sudah Menerima Suntikan Kedua Vaksin Pfizer

Hlaing mengatakan kepada personel militer bahwa konstitusi harus dicabut jika tidak dipatuhi, Rabu (27/1/2021).

Tetapi, pihak militer menegaskan pernyataan tersebut telah disalahartikan.

Militer mengungkapkan ucapan sang jenderal dimaksudkan untuk membuat mereka memahami situasi konstitusi.

Baca Juga: Viral di TikTok, Amy Hawkins Seorang Nenek Berusia 110 Tahun Menyanyikan Lagu Jaman Perang Dunia I

Partai berkuasa Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pun bersuara terkait pernyataan pihak militer.

Juru Bicara NLD, Myo Nyunt mengungkapkan partainya ingin agar militer Myanmar menjadi organisasi yang bisa menerima hasrat masyarakat terkait pemilihan umum (pemilu).

Ketegangan politik di Myanmar memang tengah meningkat pada pekan ini, setelah juru bicara militer menolak untuk mengesampingkan kudeta.

Pernyataan tersebut hanya beberapa hari sebelum parlemen baru bersidang.

Baca Juga: Hilang 400 Tahun, Potongan Emas Mahkota Raja Henry VIII Seharga Rp38 Miliar Ditemukan di Bawah Pohon

Juru bicara itu juga memperingatkan bahwa militer dapat mengambil tindakan jika keluhannya tentang penipuan suara tak ditangani.

Militer Myanmar sebelumnya memang menuduh telah terjadinya kecurangan saat pemilu, 8 November lalu.

Pada pemilu tersebut, NLD keluar sebagai pemenangnya dengan meraih 83 persen kursi.

Baca Juga: Hilang 400 Tahun, Potongan Emas Mahkota Raja Henry VIII Seharga Rp38 Miliar Ditemukan di Bawah Pohon

Komisi pemilu telah menolak tuduhan kecurangan yang dikeluarkan militer Myanmar, Kamis (28/1/2021).

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) Myanmar memutuskan menunda keputusan tetang apakah akan menerima petisi oPartai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang berpihak pada militer.

Petisi dari USDP tersebut menyerukan tindakan terhadap Presiden dan juga Ketua Komisi Pemilihan.