Partai berkuasa Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pun bersuara terkait pernyataan pihak militer.
Juru Bicara NLD, Myo Nyunt mengungkapkan partainya ingin agar militer Myanmar menjadi organisasi yang bisa menerima hasrat masyarakat terkait pemilihan umum (pemilu).
Ketegangan politik di Myanmar memang tengah meningkat pada pekan ini, setelah juru bicara militer menolak untuk mengesampingkan kudeta.
Pernyataan tersebut hanya beberapa hari sebelum parlemen baru bersidang.
Baca Juga: Hilang 400 Tahun, Potongan Emas Mahkota Raja Henry VIII Seharga Rp38 Miliar Ditemukan di Bawah Pohon
Juru bicara itu juga memperingatkan bahwa militer dapat mengambil tindakan jika keluhannya tentang penipuan suara tak ditangani.
Militer Myanmar sebelumnya memang menuduh telah terjadinya kecurangan saat pemilu, 8 November lalu.
Pada pemilu tersebut, NLD keluar sebagai pemenangnya dengan meraih 83 persen kursi.
Baca Juga: Hilang 400 Tahun, Potongan Emas Mahkota Raja Henry VIII Seharga Rp38 Miliar Ditemukan di Bawah Pohon
Komisi pemilu telah menolak tuduhan kecurangan yang dikeluarkan militer Myanmar, Kamis (28/1/2021).
Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) Myanmar memutuskan menunda keputusan tetang apakah akan menerima petisi oPartai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang berpihak pada militer.
Petisi dari USDP tersebut menyerukan tindakan terhadap Presiden dan juga Ketua Komisi Pemilihan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.