PM Suga Pertimbangkan Status Darurat untuk Tokyo & 3 Prefektur Lain

TOKYO, KOMPAS.TV - Jepang berencana untuk mengumumkan keadaan darurat di Tokyo dan tiga prefektur sekitarnya, mulai Sabtu (9/12/2021) hingga akhir Januari.

Hal ini dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus Corona karena infeksi terus meningkat.

Dikutip dari Kyodo News, rencana itu muncul setelah Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyinggung perlunya mempertimbangkan tindakan khusus, karena tercatat setengah dari sekitar 3.000 kasus harian baru di Jepang dilaporkan ada di wilayah Tokyo dalam beberapa pekan terakhir.

Baca Juga: Akhir Tahun Tokyo Melaporkan 1.300 Kasus Corona per Hari

"Kami akan mempertimbangkan penerbitan deklarasi darurat. Ini adalah fakta bahwa jumlah orang yang terinfeksi virus Corona tidak menurun tetapi tetap tinggi di Tokyo termasuk tiga prefektur yang berdekatan. Menyikapi ini dengan serius, kami pikir perlu mengeluarkan pesan yang lebih kuat," ujar PM Jepang Yoshihide Suga di kantor Perdana Menteri, Tokyo, Senin (4/1/2021).

Sebelumnya, Gubernur Tokyo Yuriko Koike dan gubernur di Prefektur Chiba, Kanagawa dan Saitama pada Sabtu (2/1/2021) mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan deklarasi keadaan darurat untuk wilayah mereka.

Beberapa hari sebelumnya, Tokyo melaporkan lebih dari 1.300 kasus virus Corona baru dalam satu hari untuk pertama kalinya sejak pandemi Corona melanda Jepang.

Pemerintah daerah di empat prefektur itu setuju untuk meminta perusahaan makan dan minum tutup pada pukul 8 malam. Kebijakan ini diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut.

Jepang Lakukan Vaksin Corona Akhir Februari

Sementara itu, PM Suga mengatakan,  pemerintah akan berusaha untuk memulai vaksinasi Covid-19 pada akhir Februari untuk petugas perawatan kesehatan garis depan. Suga memastikan ia akan memberi contoh dengan mengambil vaksinasi Covid-19.

Suga juga menjanjikan dukungan keuangan tambahan untuk rumah sakit yang menangani pasien yang positif virus Corona.

Baca Juga: Varian Baru Corona Merebak, Orang Asing Seluruh Dunia Dilarang Masuk Jepang!

Pemerintah akan merevisi undang-undang yang bertujuan memberikan manfaat bagi mereka untuk mematuhi langkah-langkah antivirus dan menghukum mereka yang tidak mematuhi ketentuan kesehatan Pemerintah Jepang.

Amandemen itu diharapkan akan disetujui oleh anggota parlemen pada awal Februari, karena ketua Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan oposisi utama dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang menyetujui rencana tersebut.

Suga juga mengatakan masuknya pebisnis yang sekarang diizinkan dari beberapa negara yang ditunjuk, akan dihentikan jika ditemukan varian virus corona di negara yang bersangkutan.

Meski demikian, Suga memastikan Jepang  tetap mengadakan Olimpiade Tokyo musim panas tahun ini.

Sementara itu untuk kampanye promosi pariwisata "Go To Travel", yang ditangguhkan secara nasional hingga 11 Januari, Suga belum berencana untuk memulai kembali program itu jika keadaan darurat diberlakukan.

Setelah konferensi pers, Suga bertemu dengan pejabat yang bertanggung jawab atas tanggapan pemerintah terhadap pandemi dan menginstruksikan mereka untuk segera mempertimbangkan penerbitan deklarasi lain.

Baca Juga: Varian Baru Virus Corona Inggris Terdeteksi di Jepang

Keadaan darurat sebelumnya diumumkan secara nasional pada awal April tahun lalu selama sebulan, semasa pemerintahan PM Shinzo Abe. Hal itu memengaruhi kegiatan sekolah, olahraga, budaya dan ekonomi.

Undang-undang darurat yang menjadi dasar hukum memberi kewenangan kepada pemerintah pusat dan gubernur masing-masing prefektur, untuk meminta penduduk tinggal di rumah.

UU itu juga memungkinkan langkah yang lebih kuat untuk menangani wabah, termasuk permintaan persediaan medis dan makanan serta perampasan tanah pribadi untuk fasilitas kesehatan darurat.

Namun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan dasar untuk memberlakukan lockdown dengan pembatasan perjalanan atau denda untuk meninggalkan rumah, seperti yang telah dilakukan beberapa negara lain.

Pada akhir November 2020, Pemerintah Tokyo meminta restoran, bar, dan tempat karaoke yang menyajikan alkohol, tutup pada pukul 10 malam.

Pemerintah Prefektur Tokyo saat itu menawarkan sejumlah kompensasi bagi pengusaha makanan dan hiburan. Namun kebijakan itu sejauh ini dirasa tidak efektif dalam menurunkan jumlah infeksi virus.

Baca Juga: Pandemi Corona, Kasus Kekerasan Seksual hingga Hamil Diluar Nikah di Jepang Meningkat

Panggilan ibu kota untuk jam kerja yang lebih pendek pada awalnya dijadwalkan berakhir 17 Desember, telah diperpanjang hingga 11 Januari. Tiga prefektur terdekat juga telah mengambil langkah serupa.

Gubernur Tokyo Koike mengatakan kepada wartawan hari Minggu (3/1/2021), dirinya berkoordinasi satu sama lain dengan prefektur sekitar untuk menerapkan langkah-langkah efektif.

Koike memutuskan pada Senin (4/1/2021) untuk meminta restoran yang menyajikan alkohol tutup pada pukul 8 malam, mulai Jumat (8/1/2021). Langkah tersebut kemudian akan menargetkan semua fasilitas makan termasuk yang tidak menyajikan minuman keras dari 12 Januari hingga 31 Januari.

Meski demikian Koike belum berencana menutup aktivitas sekolah.

Kebijakan Tokyo ini kemudian diikuti oleh Prefektur Saitama dengan mengambil langkah serupa. Keempat pemerintah daerah itu sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan masa pengajuan hingga satu bulan. Kompensasi akan dinaikkan dari level saat ini.

Jumlah orang yang terinfeksi yang telah mengembangkan gejala serius di Tokyo dikonfirmasi di angka 884 kasus baru, sehingga total kumulatifnya menjadi 63.474. Tokyo adalah yang terbesar di antara 47 prefektur di negara itu.

Total keseluruhan di Jepang ada 245 ribu kasus dengan angka harian mencapai 3.196 kasus. Sebanyak 198 ribu orang sembuh dengan angka harian 2.066 yang sembuh. Sementara meninggal dunia mencapai 3.429 orang dengan angka harian 60 orang. (Andy Lala)