PM Suga Pertimbangkan Status Darurat untuk Tokyo & 3 Prefektur Lain

Sementara itu untuk kampanye promosi pariwisata "Go To Travel", yang ditangguhkan secara nasional hingga 11 Januari, Suga belum berencana untuk memulai kembali program itu jika keadaan darurat diberlakukan.

Setelah konferensi pers, Suga bertemu dengan pejabat yang bertanggung jawab atas tanggapan pemerintah terhadap pandemi dan menginstruksikan mereka untuk segera mempertimbangkan penerbitan deklarasi lain.

Baca Juga: Varian Baru Virus Corona Inggris Terdeteksi di Jepang

Keadaan darurat sebelumnya diumumkan secara nasional pada awal April tahun lalu selama sebulan, semasa pemerintahan PM Shinzo Abe. Hal itu memengaruhi kegiatan sekolah, olahraga, budaya dan ekonomi.

Undang-undang darurat yang menjadi dasar hukum memberi kewenangan kepada pemerintah pusat dan gubernur masing-masing prefektur, untuk meminta penduduk tinggal di rumah.

UU itu juga memungkinkan langkah yang lebih kuat untuk menangani wabah, termasuk permintaan persediaan medis dan makanan serta perampasan tanah pribadi untuk fasilitas kesehatan darurat.

Namun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan dasar untuk memberlakukan lockdown dengan pembatasan perjalanan atau denda untuk meninggalkan rumah, seperti yang telah dilakukan beberapa negara lain.

Pada akhir November 2020, Pemerintah Tokyo meminta restoran, bar, dan tempat karaoke yang menyajikan alkohol, tutup pada pukul 10 malam.

Pemerintah Prefektur Tokyo saat itu menawarkan sejumlah kompensasi bagi pengusaha makanan dan hiburan. Namun kebijakan itu sejauh ini dirasa tidak efektif dalam menurunkan jumlah infeksi virus.

Baca Juga: Pandemi Corona, Kasus Kekerasan Seksual hingga Hamil Diluar Nikah di Jepang Meningkat

Panggilan ibu kota untuk jam kerja yang lebih pendek pada awalnya dijadwalkan berakhir 17 Desember, telah diperpanjang hingga 11 Januari. Tiga prefektur terdekat juga telah mengambil langkah serupa.

Gubernur Tokyo Koike mengatakan kepada wartawan hari Minggu (3/1/2021), dirinya berkoordinasi satu sama lain dengan prefektur sekitar untuk menerapkan langkah-langkah efektif.

Koike memutuskan pada Senin (4/1/2021) untuk meminta restoran yang menyajikan alkohol tutup pada pukul 8 malam, mulai Jumat (8/1/2021). Langkah tersebut kemudian akan menargetkan semua fasilitas makan termasuk yang tidak menyajikan minuman keras dari 12 Januari hingga 31 Januari.

Meski demikian Koike belum berencana menutup aktivitas sekolah.

Kebijakan Tokyo ini kemudian diikuti oleh Prefektur Saitama dengan mengambil langkah serupa. Keempat pemerintah daerah itu sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan masa pengajuan hingga satu bulan. Kompensasi akan dinaikkan dari level saat ini.

Jumlah orang yang terinfeksi yang telah mengembangkan gejala serius di Tokyo dikonfirmasi di angka 884 kasus baru, sehingga total kumulatifnya menjadi 63.474. Tokyo adalah yang terbesar di antara 47 prefektur di negara itu.

Total keseluruhan di Jepang ada 245 ribu kasus dengan angka harian mencapai 3.196 kasus. Sebanyak 198 ribu orang sembuh dengan angka harian 2.066 yang sembuh. Sementara meninggal dunia mencapai 3.429 orang dengan angka harian 60 orang. (Andy Lala)