Tentukan Merdeka dari Prancis atau Tidak, Kaledonia Baru Akan Lakoni Referendum Kedua

NOUMEA, KOMPAS.TV - Negara kepulauan Kaledonia Baru akan melakukan referendum untuk kedua kalinya terkait kemerdekaan dari Prancis.

Referendum tersebut akan dilakukan Minggu (4/10/2020) waktu setempat.

Referendum untuk merdeka dari Prancis sebenarnya sudah dilakukan 2 tahun yang lalu.

Baca Juga: Positif Covid-19, Trump: Kami Akan Kalahkan Virus Corona

Namun, 57 persen pemilih menentang negara yang berada di pasifik untuk merdeka dari Prancis.

Jika kali ini rakyat sebagian besar kembali menolak untuk merdeka, maka referendum ketiga akan dilakukan pada 2022.

Seperti dikutip Al Jazeera, jika rakyat Kaledonia Baru memilih merdeka maka akan membawa pada devolus penuh kekuasaan ke wilayah berpenduduk 273.000 orang itu.

Baca Juga: Sudan Akui Perlu Israel, Tapi Tetap Beri Dukungan untuk Palestina

Selain itu juga menghentikan bantuan financial yang diberikan Prancis sebesar 1,5 miliar dolar AS atau setara Rp22 triliun setiap tahun.

Diperkirakan lebih dari 180.000 orang sudah mendaftar untuk ikut dalam referendum.

Diyakini akan ada tambahan pemilih sebanyak 6.000 orang dibandingkan pada 2018 lalu.

Baca Juga: Kondisi Terakhir Donald Trump: Pagi Ini Presiden Sangat Baik

Mereka akan diberi pertanyaan, “Apakah Anda ingin Kaledonia Baru memiliki Kedaulatan Penuh dan menjadi Merdeka?”

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Forum Kepulauan Pasifik akan menjadi pengawas dalam referendum tersebut.

Menurut Profesor Ekonomi di Universitas Kaledonia Baru, Catherine Ris, peluang untuk merdeka saat ini cukup besar.

Baca Juga: Tak Miliki Catatan Kriminal, Pria Ini Diberhentikan Polisi 300 Kali Sejak Usia 11 Tahun

“Kami sudah melihat banyaknya perkumpulan, pertemuan dan tahun ini warna, biru, merah, kuning dan hijau untuk merdeka, lebih banyak dibandingkan dua tahun lalu,” ujarnya.

Selain itu menurut Ris, para politisi kini mencoba untuk memobilisasi kaum muda dan para pemilih yang tinggal di pulau-pulau terluar, yang pada referendum terakhir tidak memberikan suara mereka.

“Di sisi lain, kami melihat para pemimpin politik saat ini menjadi posisi yang lebih agresif dan kerap memberikan pidato,” tambahnya.

Kaledonia Baru menjadi kolonialisasi Prancis pada pertengahan abad ke-19.

Meski menjadi jajahan Prancis, Kaledonia Baru memiliki otonomi sendiri dan juga hak melakukan referendum sebanyak tiga kali di bawah perjanjian Noumea Accord, yang ditandatangai Prancis dan pemimpin local pada 1998.