Tentukan Merdeka dari Prancis atau Tidak, Kaledonia Baru Akan Lakoni Referendum Kedua

Diyakini akan ada tambahan pemilih sebanyak 6.000 orang dibandingkan pada 2018 lalu.

Baca Juga: Kondisi Terakhir Donald Trump: Pagi Ini Presiden Sangat Baik

Mereka akan diberi pertanyaan, “Apakah Anda ingin Kaledonia Baru memiliki Kedaulatan Penuh dan menjadi Merdeka?”

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Forum Kepulauan Pasifik akan menjadi pengawas dalam referendum tersebut.

Menurut Profesor Ekonomi di Universitas Kaledonia Baru, Catherine Ris, peluang untuk merdeka saat ini cukup besar.

Baca Juga: Tak Miliki Catatan Kriminal, Pria Ini Diberhentikan Polisi 300 Kali Sejak Usia 11 Tahun

“Kami sudah melihat banyaknya perkumpulan, pertemuan dan tahun ini warna, biru, merah, kuning dan hijau untuk merdeka, lebih banyak dibandingkan dua tahun lalu,” ujarnya.

Selain itu menurut Ris, para politisi kini mencoba untuk memobilisasi kaum muda dan para pemilih yang tinggal di pulau-pulau terluar, yang pada referendum terakhir tidak memberikan suara mereka.

“Di sisi lain, kami melihat para pemimpin politik saat ini menjadi posisi yang lebih agresif dan kerap memberikan pidato,” tambahnya.

Kaledonia Baru menjadi kolonialisasi Prancis pada pertengahan abad ke-19.

Meski menjadi jajahan Prancis, Kaledonia Baru memiliki otonomi sendiri dan juga hak melakukan referendum sebanyak tiga kali di bawah perjanjian Noumea Accord, yang ditandatangai Prancis dan pemimpin local pada 1998.