Soal Negosiasi dengan AS, Pengamat: Trump Tipe One Man Show, Tidak Suka Pendekatan Multilateral

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi mengutus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat (AS).

Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, langkah itu sudah tepat, untuk menghindari simpang siur pernyataan dari pemerintah yang justru kontraproduktif.

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana para utusan itu bisa menyusun substansi proposal negosiasi yang realistis dan win win solution.

Baca Juga: Prabowo Utus Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Sugiono untuk Negosiasi dengan AS

"Dari sisi substansi, respons kita ke AS harus merupakan bagian dari strategi besar transformasi ekonomi kita. Substansi juga harus merupakan solusi jalan tengah, jangan sampai karena ingin membuat senang Trump, partner penting kita yang lain termasuk India, China, Korea, EU dan Jepang, merasa dianaktirikan. Ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru," terang Wijayanto dalam keterangan resminya kepada Kompas.tv, dikutip Senin (7/4). 

Selain itu, poin-poin negosiasi harus sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Sehingga amasukan dari dunia usaha penting untuk didengar. 

Baca Juga: Pilih Negosiasi dengan AS, Airlangga Sebut ASEAN Tak Terapkan Retaliasi seperti China

Ia menilai, strategi komunikasi dalam bernegosiasi juga harus tepat mengingat Presiden AS Donald Trump tidak menyukai pendekatan multilateral.  Menurut Wijayanto, ide menggunakan payung ASEAN dalam negosiasi perlu dihindari.

Pasalnya, selain mengundang resistensi Trump, menyatukan ASEAN tidak mudah karena kepentingan yang berbeda.

"Selain itu, kita juga harus sadar bahwa Trump adalah tipe one man show. Pembicaraan hanya akan efektif jika diawali dengan komunikasi langsung antara Prabowo dengan Trump, untuk kemudian dilanjutkan oleh level menteri untuk hal-hal teknis dan implementatif," ujarnya. 

Baca Juga: Stabilisasi Rupiah, BI Lakukan Intervensi di Pasar Offshore

Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh panik dengan kebijakan tarif impor resiprokal yang diterapkan AS. Lantara Indonesia bukan China yang dianggap musuh oleh AS, juga bukan Vietnam yang sangat tergantung kepada AS.

"Kita tidak perlu agresif juga reaktif. Respons kita harus rasional, terukur dan obyektif," ucap Wijayanto. 

Tapi di sisi lain, lanjutnya, Trump Reciprocal Tariff (TRT) ini harus dianggap oleh pemerintah sebagai momentum untuk perbaikan.

Baca Juga: Trump Diperingatkan Miliuner Pendukungnya untuk Tunda Penerapan Tarif, Bakal Ciptakan Nuklir Ekonomi

Secara paralel, Indonesia wajib menyiapkan beberapa langkah, seperti memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi dengan berbagai negara dengan memanfaatkan sentimen “perasaan senasib”. Termasuk dengan Uni Eropa, ASEAN, India, Timur Tengah, bahkan Afrika dan Amerika Latin. 

Kemudian, memperkuat cadangan devisa untuk menghadapi perang mata uang yang akan berlangsung panjang. Lalu kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru perlu segera diterapkan dengan sebaik-baiknya. 

"Melakukan rekalibrasi APBN, program boros anggaran perlu dikurangi untuk memprioritaskan program jangka pendek yang berdampak langsung pada daya beli dan penciptaan lapangan kerja. Demand dari dalam negeri perlu distimulus untuk menggantikan demand dari luar negeri yang berpotensi menurun," jelas Wijayanto. 

Baca Juga: [FULL] Jadi Sorotan Prabowo, Pakar Blak-Blakan soal Dampak 'Domino' Tarif Dagang Trump di Industri

Pemerintah juga perlu mempersulit impor legal dan menghentikan impor illegal secara total; memperkuat industri jasa keuangan, terutama perbankan dan pasar modal, untuk mampu berperan sebagai shock absorber bagi semakin tingginya ketidakpastian ekonomi dunia. 

Kemudian mengeluarkan kebijakan komprehensif yang konkrett dan realistis serta dinarasikan dengan baik.

"Berbagai kalangan masih belum melihat dengan jelas ke mana ekonomi negeri ini akan dibawa oleh Pemerintahan Prabowo," tandasnya.