Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Respons Proaktif atas Tarif Resiprokal AS

JAKARTA, KOMPAS.TV — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno meminta pemerintah Indonesia bersikap proaktif dalam merespons kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. 

Langkah proaktif dinilai penting untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak proteksionisme dagang yang makin menguat.

“Jangan sampai industri dalam negeri kita terdampak lebih dalam lagi,” ujar Eddy dalam keterangannya dikutip dari Antara, Sabtu (5/4/2025).

Baca Juga: Jusuf Kalla soal Kebijakan Tarif Trump: Isu Politik untuk Menjaga Daya Saing Amerika

Seperti diketahui, Amerika Serikat telah menetapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia.

Kebijakan ini bagian dari penerapan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada awal April 2025. 

Pemerintah AS berdalih, tarif tersebut bentuk koreksi atas besaran tarif yang dikenakan Indonesia terhadap barang-barang asal AS, yang disebut mencapai 64 persen.

Dalam pidatonya di Gedung Putih, 2 April 2025, Trump menyebut kebijakan ini sebagai “Hari Pembebasan” ekonomi AS. 

Ia menegaskan, langkah ini diambil untuk melindungi industri dalam negeri AS dan menciptakan lapangan kerja, sekaligus mengurangi defisit perdagangan yang selama ini dinilai merugikan pihaknya.

Indonesia termasuk salah satu negara yang dikenai tarif tinggi dalam kebijakan ini.

AS juga menyoroti besarnya investasi dari China di Indonesia sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan tarif.