Pengamat Usulkan Efisiensi Anggaran Jangan Hanya untuk MBG, tapi Tukin Dosen ASN hingga Subsidi KRL

JAKARTA, KOMPAS.TV - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur pemangkasan anggaran sebesar Rp306,7 triliun. 

Dalam siaran persnya, CELIOS menyatakan langkah efisiensi cukup positif, asalkan ditujukan untuk memperbaiki ruang fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas fungsi perlindungan sosial.

Namun, jika hanya difokuskan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemangkasan anggaran justru akan menjadi krisis fiskal baru.

CELIOS menilai realokasi dari efisiensi anggaran tidak dapat begitu saja diberikan untuk menutup kekurangan dana MBG.

Alasannya, pendekatan universal coverage pada program MBG yang ada, berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memungkinkan untuk dilakukan karena memakan biaya besar.

CELIOS pun merekomendasikan skema MBG dengan targeted approach, di mana MBG menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Seperti anak yang mengalami malnutrisi, ibu hamil, berasal dari keluarga yang memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, dan berada di wilayah yang rentan mengalami malnutrisi," kata CELIOS dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.tv, Senin (10/2/2025). 

Berdasarkan estimasi CELIOS, selain tepat sasaran, skema berorientasi target penerima juga lebih hemat.

CELIOS memperkirakan skema berorientasi target membutuhkan anggaran sebesar Rp117,93 triliun per tahun, jauh lebih kecil jika dibandingkan skema pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun.

Baca Juga: CELIOS: jika Pemangkasan Anggaran Hanya untuk Biayai MBG, Akan Jadi Krisis Fiskal Baru

Studi CELIOS menunjukkan, dengan skema targeted approach, pemerintah memperoleh tambahan efisiensi anggaran Rp6,93 triliun untuk MBG.

Kemudian sisa efisiensi anggaran sebesar Rp259,76 triliun dapat digunakan untuk program perlindungan sosial, perbaikan pelayanan publik, dan pembangunan yang lebih berdampak langsung ke masyarakat.

Menurut estimasi CELIOS, beberapa program yang dapat dibiayai dengan dana hasil efisiensi tersebut antara lain:

1. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta KPM;
2. Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tambahan Rp13,71 triliun untuk 18,89 juta siswa, serta beasiswa kuliah (KIP, Afirmasi, dan Unggulan) dengan tambahan Rp14,49 triliun untuk 1,04 juta mahasiswa;
3. Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat ditingkatkan dengan tambahan Rp4,98 triliun untuk 1,38 juta pekerja;
4. Subsidi tiket KRL sebesar Rp1,80 triliun dapat membuat tiket KRL Jakarta-Bogor gratis;
5. BPJS Kesehatan (PBI JKN) dapat menerima tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta;
6. Subsidi pupuk sebesar Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani;
7. Melunasi tunggakan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN sejak 2020-2024 sebesar Rp5,7 triliun.

Baca Juga: Daftar Kementerian/Lembaga dengan Pemangkasan Anggaran Terbesar, Kementerian PU Paling Gede

Pemerintah juga didorong untuk tidak hanya mengutak-atik anggaran yang ada, tetapi juga mengoptimalkan penerimaan pajak alternatif seperti implementasi pajak karbon, pajak kekayaan dan pajak produksi batubara.

Tujuannya, agar kebijakan yang pro-rakyat dapat terus berlanjut tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Peneliti CELIOS Bara M. Setiadi mengatakan, jika pemerintah ingin memberikan bantuan, seharusnya ada prioritas untuk masyarakat yang rentan dan termarjinalkan.

“Bantuan bukan semata-mata asal disalurkan kepada semua orang. Oleh karena itu, skema Makan Bergizi Gratis yang kami usulkan itu tersasar untuk masyarakat yang memang rentan dan membutuhkan," tuturnya.

"Dengan skema yang kami usulkan ini, ada sekitar Rp259 triliun rupiah yang bisa diinvestasikan untuk bantuan lain yang lebih berpihak kepada masyarakat rentan tadi."

"Dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan transparan, kebijakan fiskal Indonesia dapat lebih berkeadilan dan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan perekonomian nasional dan daerah," sambungnya. 

Baca Juga: Daftar Kementerian/Lembaga yang Tak Kena Pemangkasan Anggaran, Mayoritas Yudikatif dan Legislatif

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga untuk penghematan dan re-alokasi ke program lain yang menjadi prioritas pemerintah.

Total penghematan anggaran yang ditargetkan adalah sebesar Rp306,69 triliun yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.

Instruksi Presiden Prabowo itu kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025.