Pengamat Usulkan Efisiensi Anggaran Jangan Hanya untuk MBG, tapi Tukin Dosen ASN hingga Subsidi KRL

Menurut estimasi CELIOS, beberapa program yang dapat dibiayai dengan dana hasil efisiensi tersebut antara lain:

1. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta KPM;
2. Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tambahan Rp13,71 triliun untuk 18,89 juta siswa, serta beasiswa kuliah (KIP, Afirmasi, dan Unggulan) dengan tambahan Rp14,49 triliun untuk 1,04 juta mahasiswa;
3. Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat ditingkatkan dengan tambahan Rp4,98 triliun untuk 1,38 juta pekerja;
4. Subsidi tiket KRL sebesar Rp1,80 triliun dapat membuat tiket KRL Jakarta-Bogor gratis;
5. BPJS Kesehatan (PBI JKN) dapat menerima tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta;
6. Subsidi pupuk sebesar Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani;
7. Melunasi tunggakan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN sejak 2020-2024 sebesar Rp5,7 triliun.

Baca Juga: Daftar Kementerian/Lembaga dengan Pemangkasan Anggaran Terbesar, Kementerian PU Paling Gede

Pemerintah juga didorong untuk tidak hanya mengutak-atik anggaran yang ada, tetapi juga mengoptimalkan penerimaan pajak alternatif seperti implementasi pajak karbon, pajak kekayaan dan pajak produksi batubara.

Tujuannya, agar kebijakan yang pro-rakyat dapat terus berlanjut tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Peneliti CELIOS Bara M. Setiadi mengatakan, jika pemerintah ingin memberikan bantuan, seharusnya ada prioritas untuk masyarakat yang rentan dan termarjinalkan.

“Bantuan bukan semata-mata asal disalurkan kepada semua orang. Oleh karena itu, skema Makan Bergizi Gratis yang kami usulkan itu tersasar untuk masyarakat yang memang rentan dan membutuhkan," tuturnya.

"Dengan skema yang kami usulkan ini, ada sekitar Rp259 triliun rupiah yang bisa diinvestasikan untuk bantuan lain yang lebih berpihak kepada masyarakat rentan tadi."

"Dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan transparan, kebijakan fiskal Indonesia dapat lebih berkeadilan dan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan perekonomian nasional dan daerah," sambungnya. 

Baca Juga: Daftar Kementerian/Lembaga yang Tak Kena Pemangkasan Anggaran, Mayoritas Yudikatif dan Legislatif

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga untuk penghematan dan re-alokasi ke program lain yang menjadi prioritas pemerintah.

Total penghematan anggaran yang ditargetkan adalah sebesar Rp306,69 triliun yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.

Instruksi Presiden Prabowo itu kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025.