Ini Dampak Berantai Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025 Buat Masyarakat, Siap-Siap Penurunan Daya Beli

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan diberlakukan mulai Januari 2025 berpotensi memberikan dampak berantai terhadap perekonomian nasional.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang dan jasa.

"Kenaikan PPN menjadi 12 persen tentu akan membuat harga-harga jual barang dan jasa akan ikut naik, biasanya minimal sebesar kenaikan PPN," ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Minggu (17/11/2024).

Menurut Ronny, kenaikan harga ini terjadi karena pelaku usaha cenderung membebankan kenaikan PPN ke harga jual produk.

"Karena biasanya perusahaan kurang bersedia menanggung kenaikan PPN sendiri," jelasnya.

Baca Juga: Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Nasib Sektor Tekstil dan Ritel Saat PPN Naik 12 Persen di 2025

Dampak Berantai Terhadap Ekonomi

Ronny mengidentifikasi beberapa dampak berantai yang mungkin terjadi seperti penurunan daya beli, konsumsi, risiko ketenagakerjaan, hingga pertumbuhan ekonomi.

Penurunan Daya Beli

• Masyarakat kelas menengah diprediksi paling terdampak
• Tekanan daya beli yang sudah menurun sejak dua tahun terakhir akan semakin berat
• Dampak akan terasa hingga ke daerah karena jangkauan ritel modern yang sudah mencapai pedesaan

"Secara umum akan terdampak ke semua (lapisan masyarakat), tergantung persentase pengaruhnya. Toh retail-retail modern hari ini sudah sampai ke desa-desa. Namun yang akan paling terpukul kelas menengah tentunya," ucapnya.

Penurunan Konsumsi

• Masyarakat akan mengurangi konsumsi akibat kenaikan harga
• Permintaan barang dan jasa berpotensi menurun
• Produksi perusahaan dapat berkurang mengikuti penurunan permintaan

"Jika permintaan turun, konsumsi rumah tangga turun, maka prospek investasi di Indonesia akan memburuk, karena investor akan berpikir ulang untuk membuka investasi baru lantaran performa pasarnya juga menurun atau terus terkontraksi," tambahnya.

Risiko Ketenagakerjaan

• Penurunan produksi dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK)
• Investor mungkin menunda investasi baru karena performa pasar yang menurun

Pertumbuhan Ekonomi

• Target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada 2025 akan sulit tercapai
• Berpotensi menurunkan penerimaan negara dari PPN secara nominal
• Penurunan permintaan dapat mempengaruhi produksi dan penerimaan pajak

"Pun secara fiskal, meskipun PPN naik, tapi imbasnya bisa membuat penerimaan negara justru menurun, karena berpotensi menurunkan permintaan di masa mendatang, yang membuat penurunan produksi yang berpotensi menurunkan penerimaan negara dari PPN secara nominal," tuturnya.

Baca Juga: PPN Naik 12 Persen di 2025, Ekonom Usul Subsidi Kredit Bank hingga Pertebal Bansos

Respons Pemerintah

Sebelumnya diberikan Kompas.tv, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan PPN akan tetap dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Jadi kami di sini sudah dibahas dengan Bapak Ibu sekalian (Komisi XI), sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11).

Menkeu menekankan bahwa kebijakan ini diambil dengan pertimbangan menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, pemerintah berkomitmen untuk memberikan penjelasan komprehensif kepada masyarakat mengenai alasan kenaikan tersebut.