Airlangga: Investasi Tak Mengenal Bendera, Kami Terbuka dengan Semua Pihak

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia membuka peluang investasi dari semua negara.

Airlangga menyampaikan, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-16 dalam daftar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dalam 20 tahun, kata dia, Indonesia bercita-cita menjadi nomor empat. 

Ia mengatakan Indonesia akan terus berupaya agar dapat masuk dalam kelompok negara dengan ekonomi terpenting dunia. Salah satunya lewat investasi. 

“Saya rasa investasi tidak memiliki bendera. Kami sangat terbuka untuk semua pihak. Jadi menurut saya (yang berinvestasi di Indonesia) bukan hanya Tiongkok, tapi juga ada AS di sisi tembaga (Freeport). Dulu juga ada Jepang di sisi bauksit," kata Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.tv, Kamis (16/5/2024). 

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi RI Tertinggi sejak 2015, Lampaui Korsel, Jepang, hingga AS

"Oleh karena itu, untuk nikel kami belajar dari sejarah tersebut. Sebelum investasi di nikel, Indonesia mengekspor baja hanya 2 miliar dolar AS. Itu sekitar tahun 2014. Namun sekarang jumlahnya mencapai 26-30 miliar dolar AS dalam setahun," lanjutnya. 

Beberapa waktu lalu, Airlangga melakukan kunjungan kerja ke Jerman. Dalam sesi wawancara dengan media Jerman, Handelsblatt, ia mengatakan penguatan hubungan kerja sama ekonomi bilateral dengan berbagai negara akan membantu Indonesia mencapai tujuannya.

Termasuk juga kerja sama dengan Jerman.

“Saya bertemu dengan Menteri Ekonomi Federal Robert Habeck dan berharap dapat memulai bisnis antara Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, dan Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari itu, kami menginginkan akses yang lebih baik terhadap teknologi dan investasi Jerman. Akses pasar yang lebih mudah juga penting bagi kami,” tutur Airlangga.

Baca Juga: Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, Pengangguran Turun ke Level PraPandemi

Ketua Umum Golkar itu menambahkan, dirinya tidak menganggap pembatasan perdagangan menjadi rintangan dalam negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Menurutnya, Indonesia berhak mengelola hasil alamnya sendiri. Pemberlakuan larangan ekspor bahan mentah yang belum diolah tentunya bertujuan agar Indonesia memiliki daya saing global. 

Dengan begitu, Indonesia dapat membawa nilai tambah ke dalam negeri yang membawa keuntungan bagi rakyat Indonesia.

Ia menegaskan, Indonesia ingin diperlakukan secara adil. Karena ia melihat bagaimana Eropa memperlakukan Indonesia berbeda, misalnya, dengan Vietnam dan Thailand. 

Baca Juga: Nilai Barang Kiriman PMI dari Luar Negeri Bebas Pajak & Bea Masuk Maksimal 1.500 Dollar AS per Tahun

Airlangga mengatakan negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) tak kunjung usai dalam 7 tahun terakhir.

Padahal, kata dia, Indonesia memiliki peran besar dalam tatanan perekonomian dunia. Indonesia tidak mau menunggu terlalu lama.

“Kami telah membuktikannya selama Indonesia memimpin G20, ada inklusivitas, suara negara-negara selatan juga lebih diperhitungkan. Kami ingin melihat semuanya bersama demi kepentingan semua pihak," ucapnya. 

Optimisme Airlangga terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara maju juga disebutkan dalam wawancara dengan Handelsblatt.

Ia mengatakan saat ini Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-16. 

Jika pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia sekitar 320 juta orang dengan PDB 30.000 dolar AS per kapita, berarti Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian sejumlah 9 triliun dolar AS. 

Baca Juga: Menko Perekonomian Airlangga Buka Suara Terkait Rencana PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan

Di sinilah, kata Airlangga, tugas pemerintah untuk menciptakan banyak lapangan kerja baru untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut.

“Saat ini Jerman memiliki ekonomi sekitar 4 triliun dolar AS. Jadi Anda bisa membandingkan seberapa besar Indonesia di 2045 nanti," katanya dalam wawancara tersebut.

"Namun tentunya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di antaranya tentu upaya value added akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia."