Airlangga: Investasi Tak Mengenal Bendera, Kami Terbuka dengan Semua Pihak

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia membuka peluang investasi dari semua negara.

Airlangga menyampaikan, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-16 dalam daftar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dalam 20 tahun, kata dia, Indonesia bercita-cita menjadi nomor empat. 

Ia mengatakan Indonesia akan terus berupaya agar dapat masuk dalam kelompok negara dengan ekonomi terpenting dunia. Salah satunya lewat investasi. 

“Saya rasa investasi tidak memiliki bendera. Kami sangat terbuka untuk semua pihak. Jadi menurut saya (yang berinvestasi di Indonesia) bukan hanya Tiongkok, tapi juga ada AS di sisi tembaga (Freeport). Dulu juga ada Jepang di sisi bauksit," kata Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.tv, Kamis (16/5/2024). 

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi RI Tertinggi sejak 2015, Lampaui Korsel, Jepang, hingga AS

"Oleh karena itu, untuk nikel kami belajar dari sejarah tersebut. Sebelum investasi di nikel, Indonesia mengekspor baja hanya 2 miliar dolar AS. Itu sekitar tahun 2014. Namun sekarang jumlahnya mencapai 26-30 miliar dolar AS dalam setahun," lanjutnya. 

Beberapa waktu lalu, Airlangga melakukan kunjungan kerja ke Jerman. Dalam sesi wawancara dengan media Jerman, Handelsblatt, ia mengatakan penguatan hubungan kerja sama ekonomi bilateral dengan berbagai negara akan membantu Indonesia mencapai tujuannya.

Termasuk juga kerja sama dengan Jerman.

“Saya bertemu dengan Menteri Ekonomi Federal Robert Habeck dan berharap dapat memulai bisnis antara Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, dan Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari itu, kami menginginkan akses yang lebih baik terhadap teknologi dan investasi Jerman. Akses pasar yang lebih mudah juga penting bagi kami,” tutur Airlangga.

Baca Juga: Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, Pengangguran Turun ke Level PraPandemi

Ketua Umum Golkar itu menambahkan, dirinya tidak menganggap pembatasan perdagangan menjadi rintangan dalam negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Menurutnya, Indonesia berhak mengelola hasil alamnya sendiri. Pemberlakuan larangan ekspor bahan mentah yang belum diolah tentunya bertujuan agar Indonesia memiliki daya saing global.