Bulog Mulai Bagikan Bantuan Pangan Beras Tahap II April-Juni

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pembagian bantuan pangan beras 10 kg tahap dua sudah dimulai. Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan tersebut dari cadangan beras pemerintah (CBP) tahap dua kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah DKI Jakarta.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, secara keseluruhan bantuan pangan beras 10 kilogram akan menyasar sebanyak 22 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Namun khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta, pihaknya akan menyalurkan kepada 269.000 KPM.

“Pagi ini kami mulai lagi bantuan pangan (beras 10 kg) untuk daerah Jakarta, Ini adalah bantuan pangan tahap dua,” kata Bayu di sela penyaluran bantuan pangan 10 kg di Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2024). 

Baca Juga: Setelah Naikkan HET Beras, Bapanas Akan Evaluasi Harga Jagung, Telur Ayam, dan Daging Ayam Ras

“Dan di Jakarta total keluarga penerima manfaat sebanyak 269.000 KPM sehingga Pimwil (Pimpinan Wilayah Bulog) DKI akan menyalurkan kurang lebih 2.690 ton beras per bulan,” ujarnya seperti dikutip dari Antara. 

Rinciannya, sasaran penerima bantuan pangan beras 10 kg di DKI Jakarta yakni Jakarta Barat sekitar 67.000 KPM, Jakarta Pusat 41.000 KPM, Jakarta Utara 55.000 KPM, Jakarta Selatan 51.000 KPM, dan Kepulauan Seribu sekitar 2.000 KPM.

Ia menjelaskan, bantuan pangan tahap dua di wilayah DKI Jakarta seharusnya mulai dilaksanakan pada April 2024, kemudian berlanjut ke Mei hingga Juni.

Namun terkendala pada verifikasi data, sehingga penyaluran tiga bulan tersebut akan dirampungkan dalam dua bulan kalender.

Baca Juga: BLT Mitigasi Risiko Pangan Tak Juga Cair, Airlangga Ungkap Penyebabnya

“Tahap dua meliputi April, Mei, Juni. Tapi kemarin karena ada proses verifikasi data dan lain lain, kita akan kerjakan yang tiga bulan itu dalam dua bulan kalender yakni Mei dan Juni,” ujarnya. 

Ia menegaskan, bantuan pangan beras ini penting untuk terus dilanjutkan karena saat ini kondisi perberasan sudah menjadi relatif lebih baik.

Seperti yang terlihat pada data Badan Lusat Statistik yang menyebutkan komoditas beras mengalami deflasi pada April 2024 sebesar 2,72 persen month-to-month (mtm) setelah mengalami inflasi delapan bulan berturut-turut sejak Agustus 2023.

Hal ini seiring dengan peningkatan produksi beras sehingga dampaknya tingkat inflasi beras terus menurun, hingga mengalami deflasi sebesar 2,72 persen pada bulan April 2024 dan memberikan andil deflasi keseluruhan sebesar 0,12 persen.

Baca Juga: Indonesia Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Ini Manfaatnya Buat RI

Penyaluran bantuan pangan beras 10 kg maupun beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), juga untuk menjaga ketersediaan dan pasukan pangan di masyarakat.

“Jadi apa yang sedang kita usahakan untuk bisa mengendalikan menstabilkan beras itu mulai menunjukkan hasilnya,” ucapnya. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan bantuan pangan beras 10 kg telah terlaksana sejak awal 2023 dalam dua tahapan.

Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun ini yang bergulir sejak Januari sampai Maret dan dapat diperpanjang dari April sampai Juni, dengan catatan APBN masih memungkinkan.

Baca Juga: Bahlil Bantah Investasi di RI Dikuasai China, Ternyata Negara Ini yang Terbesar

Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program bantuan pangan berupa beras untuk periode pendistribusian Juli hingga Desember 2024, bergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan itu dikemukakan Presiden Jokowi saat berdialog dengan masyarakat penerima manfaat di sela kunjungannya ke Komplek Pergudangan Bulog Manggis, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Kamis (4/4). 

"Nanti kita akan melihat lagi APBN, kalau anggarannya memungkinkan nanti diteruskan lagi sampai Desember. Tapi tidak janji, ya karena saya kan buka APBN dulu nanti bulan Juni, kalau dibuka, anggarannya memungkinkan akan diteruskan, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak. Saya ngomong apa adanya lho," kata Jokowi dalam keterangannya melalui Sekretariat Presiden di Jakarta.