Bulog Mulai Bagikan Bantuan Pangan Beras Tahap II April-Juni

Ia menegaskan, bantuan pangan beras ini penting untuk terus dilanjutkan karena saat ini kondisi perberasan sudah menjadi relatif lebih baik.

Seperti yang terlihat pada data Badan Lusat Statistik yang menyebutkan komoditas beras mengalami deflasi pada April 2024 sebesar 2,72 persen month-to-month (mtm) setelah mengalami inflasi delapan bulan berturut-turut sejak Agustus 2023.

Hal ini seiring dengan peningkatan produksi beras sehingga dampaknya tingkat inflasi beras terus menurun, hingga mengalami deflasi sebesar 2,72 persen pada bulan April 2024 dan memberikan andil deflasi keseluruhan sebesar 0,12 persen.

Baca Juga: Indonesia Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Ini Manfaatnya Buat RI

Penyaluran bantuan pangan beras 10 kg maupun beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), juga untuk menjaga ketersediaan dan pasukan pangan di masyarakat.

“Jadi apa yang sedang kita usahakan untuk bisa mengendalikan menstabilkan beras itu mulai menunjukkan hasilnya,” ucapnya. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan bantuan pangan beras 10 kg telah terlaksana sejak awal 2023 dalam dua tahapan.

Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun ini yang bergulir sejak Januari sampai Maret dan dapat diperpanjang dari April sampai Juni, dengan catatan APBN masih memungkinkan.

Baca Juga: Bahlil Bantah Investasi di RI Dikuasai China, Ternyata Negara Ini yang Terbesar

Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program bantuan pangan berupa beras untuk periode pendistribusian Juli hingga Desember 2024, bergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan itu dikemukakan Presiden Jokowi saat berdialog dengan masyarakat penerima manfaat di sela kunjungannya ke Komplek Pergudangan Bulog Manggis, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Kamis (4/4). 

"Nanti kita akan melihat lagi APBN, kalau anggarannya memungkinkan nanti diteruskan lagi sampai Desember. Tapi tidak janji, ya karena saya kan buka APBN dulu nanti bulan Juni, kalau dibuka, anggarannya memungkinkan akan diteruskan, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak. Saya ngomong apa adanya lho," kata Jokowi dalam keterangannya melalui Sekretariat Presiden di Jakarta.