Mau Jadi Kota Global, Kadin DKI Nilai Gubernur Jakarta Mendatang Idealnya Ekonom atau Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.TV - Warga Jakarta akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur baru pada 27 November 2024 mendatang.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Ketum Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi menilai, Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang memahami bidang ekonomi untuk mendukung visi besar sebagai kota global.

"Jakarta idealnya dipimpin oleh sosok ekonom atau pengusaha yang memiliki rekam jejak positif selama ini dalam menjalankan usahanya. Sebagai kota niaga dan jasa, Jakarta harus mampu menata wilayahnya dengan baik dengan pembangunan berkelanjutan," kata Diana seperti dikutip dari Antara, Kamis (25/4/2024). 

Ia menyebut Pilkada tahun ini akan menjadi titik awal Jakarta menuju kota global lantaran Jakarta tidak akan lagi menjadi Ibu Kota Negara. 

Jika Jakarta ingin menjadi kota global seperti New York, London, Paris, butuh kesiapan tidak hanya infrastruktur dan teknologi, tapi juga orang-orang yang mumpuni di dunia usaha.

Baca Juga: Pendaftaran PPK Pilkada DKI Jakarta Dibuka Hari Ini, Simak Syarat dan Ketentuannya

"Pemimpin Jakarta ke depan harus memiliki visi besar dan global, memiliki kearifan dan keuletan dalam memicu perekonomian serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul," tuturnya. 

Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menilai, Jakarta harus dipimpin oleh sosok gubernur yang tegas dan mampu mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemacetan hingga tata ruang.

"Kota ini membutuhkan seorang pemimpin yang berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, meskipun tidak selalu populer," ujar Justin seperti dikutip dari Antara. 

Justin menyebut, banyak masalah kronis di DKI Jakarta yang dapat diatasi melalui langkah-langkah berani yang mungkin dapat menuai berbagai kontroversi (perdebatan).

Baca Juga: Punya Jagoan Sendiri, Gerindra Tak Lagi Usung Anies di Pilkada DKI Jakarta 2024

Namun, langkah tersebut harus dilakukan dengan tegas karena menurut Justin penanganan yang tidak tuntas tidak akan pernah membawa perbaikan yang berarti.

Salah satunya adalah masalah tata ruang yang buruk.

Menurut Justin, sebagian besar masalah di kota ini berasal dari buruknya penindakan dan penanganan untuk tata ruang yang efektif.

Ia memberikan contoh, mulai dari pelanggaran zona hijau, bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) yang merusak fungsi lahan dan sungai, hingga penyalahgunaan trotoar dan bahu jalan. 

Semuanya menjadi permasalahan yang harus segera ditangani.

"Dalam mengatasi kemacetan sendiri, juga diperlukan langkah-langkah progresif seperti penindakan parkir liar, pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikasi garasi mobil untuk setiap pembelian mobil baru, serta uji emisi," terangnya. 

Baca Juga: Kadin Hormati Putusan MK, Dukung Stabilitas Politik untuk Kemajuan Ekonomi dan Bisnis

Ia menegaskan, semua itu harus dilakukan untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai lebih dari 25 juta unit saat ini di Jakarta.  

Gubernur Jakarta nanti juga harus memiliki wakil yang kuat, sehingga dapat bekerja bahu membahu dengan orang nomor satu di DKI itu dalam menjalankan agenda progresif.

"Intinya, Jakarta harus memiliki gubernur progresif yang siap menghadapi tantangan dan dapat bertindak nyata," tandasnya.