Belum Ada Investor Asing Masuk di IKN, Begini Analisis Pengamat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pernyataannya saat berada di San Francisco, Amerika Serikat, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/11/2023).

"Sampai saat ini belum ada (investasi asing)," kata Jokowi

"Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," ucapnya.

Menurut Jokowi, sektor yang menjadi prioritas utama untuk investasi asing di IKN adalah pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

Lantas, mengapa hingga saat ini belum ada investor asing yang masuk ke IKN?

Investor Masih Ragu

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan, belum adanya investor asing yang masuk ke IKN karena mereka masih ragu terkait rencana pembangunan.

"Investor akan masuk ke sebuah proyek kalau hitung-hitungannya jelas," kata Bhima dikutip dari Kompas.com, Sabtu (18/11/2023). 

"Mereka kan pasti membuat uji kelayakan dulu dan kalau rencananya masih banyak meragukan, ya mereka akan menunda dulu masuk ke IKN," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi: Mungkin IKN Baru Selesai 15 atau 20 Tahun yang akan Datang

Bhima menambahlan, pemerintah juga terlihat kebingungan mengenai pembangunan di IKN karena saat ini juga mempunyai mega proyek di Jawa, yang salah satunya adalah rencana perpanjangan rute kereta cepat Jakarta-Surabaya. 

"Karena kebutuhan investasinya sama-sama besar, maka investor akhirnya masih melihat ceruk pasar dan potensi ekonomi masih tetap berpusat di Jawa," kata Bhima.

Menurutnya, hal ini turut memengaruhi proyeksi penduduk yang akan menempati IKN dalam jangka panjang.

Risiko Suku Bunga Naik

Bhima melanjutlan, faktor lain kenapa investor asing belum berinvestasi di IKN karena ekonomi negara asal investasi menghadapi risiko suku bunga dan inflasi yang meningkat. 

Selain itu, faktor pemilu dan drama politik dalam negeri menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan program IKN di masa depan, sehingga banyak investor cenderung mengambil sikap "wait and see" sebelum berinvestasi di IKN.

Faktor terakhir menurut Bhima adalah para investor di negara maju memiliki standarisasi Environmental, Social, and Governance (ESG) yang semakin ketat. 

"Sementara pembangunan IKN masih dikhawatirkan memicu deforestasi, dampak sosial ke masyarakat lokal hingga masih dinilai lemah terkait transparansi atau tata kelola," katanya.

"Itu yang buat missmatch antara standar investor dengan IKN," ucapnya.

Maka dari itu, Bhima berharap pemerintah bisa memperbaiki kembali masterplan IKN dengan mendorong keterbukaan semua prosesnya, termasuk daftar nama investor yang sudah membuat LoI, proyek yang sedang tahap pembahasan, hingga financial closing. 

Baca Juga: Hadiri APEC San Fransisco, Jokowi Ajak Pebisnis Investasi di IKN Nusantara