Bhima menambahlan, pemerintah juga terlihat kebingungan mengenai pembangunan di IKN karena saat ini juga mempunyai mega proyek di Jawa, yang salah satunya adalah rencana perpanjangan rute kereta cepat Jakarta-Surabaya.
"Karena kebutuhan investasinya sama-sama besar, maka investor akhirnya masih melihat ceruk pasar dan potensi ekonomi masih tetap berpusat di Jawa," kata Bhima.
Menurutnya, hal ini turut memengaruhi proyeksi penduduk yang akan menempati IKN dalam jangka panjang.
Bhima melanjutlan, faktor lain kenapa investor asing belum berinvestasi di IKN karena ekonomi negara asal investasi menghadapi risiko suku bunga dan inflasi yang meningkat.
Selain itu, faktor pemilu dan drama politik dalam negeri menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan program IKN di masa depan, sehingga banyak investor cenderung mengambil sikap "wait and see" sebelum berinvestasi di IKN.
Faktor terakhir menurut Bhima adalah para investor di negara maju memiliki standarisasi Environmental, Social, and Governance (ESG) yang semakin ketat.
"Sementara pembangunan IKN masih dikhawatirkan memicu deforestasi, dampak sosial ke masyarakat lokal hingga masih dinilai lemah terkait transparansi atau tata kelola," katanya.
"Itu yang buat missmatch antara standar investor dengan IKN," ucapnya.
Maka dari itu, Bhima berharap pemerintah bisa memperbaiki kembali masterplan IKN dengan mendorong keterbukaan semua prosesnya, termasuk daftar nama investor yang sudah membuat LoI, proyek yang sedang tahap pembahasan, hingga financial closing.
Baca Juga: Hadiri APEC San Fransisco, Jokowi Ajak Pebisnis Investasi di IKN Nusantara
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.