Menperin Agus Gumiwang Sebut Kawasan Berikat dan PLB jadi Pintu Masuk Barang Impor Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, barang impor ilegal masuk ke Indonesia kemungkinan lewat kawasan berikat (KB) hingga pusat logistik berikat (PLB).

Kesimpulan itu ia dapat setelah melakukan sidak ke sejumlah PLB sejak tiga bulan lalu.

"Satu contoh kawasan berikat, belum lagi kalau saya angkat soal PLB. Ini problem besar, ini pintu masuk bagi barang-barang ilegal ke Indonesia," kata Agus dalam acara Pengangkatan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Pengarahan PPNS di Jakarta, Senin (16/10/2023).

"Saya bisa sampaikan secara tegas, sesuai dengan apa yang jadi prediksi kita. Kita temukan di lapangan, PLB-PLB, praktik-praktik yang tidak sesuai, yang pada gilirannya pasti secara langsung akan mencederai industri dalam negeri kita," tambahnya. 

Sedangkan untuk kawasan berikat, Agus mengaku wilayah itu tidak masuk dalam kewenangannya.

Sehingga ia tidak punya data yang rinci soal industri di Kawasan Berikat. 

Baca Juga: Agus Gumiwang Minta Kemenperin Jangan Dijadikan Kambing Hitam Masalah Polusi

Menurutnya, seharusnya kawasan berikat adalah wilayah di mana produk impor diolah untuk menjadi barang ekspor.

Tapi nyatanya, barang impor masuk lewat kawasan berikat dan malah membanjiri pasar dalam negeri.

Saat ini total ada 1.400 kawasan berikat berskala kecil hingga besar di seluruh Indonesia.

"Ini problem. Kalau kita tidak terbuka satu sama lain, sembunyikan data, kami sebagai pembina industri dalam negeri tidak bisa melakukan tugas dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, perlu transparansi mengenai data. Itu penting bagi kita, apalagi dalam melaksanakan tugas untuk pengetatan impor," ujarnya seperti dikutip dari Antara. 

Agus mengungkapkan, ada sejumlah kendala dalam pengendalian impor di Indonesia.

Mulai dari banyaknya produk impor masuk tanpa pemeriksaan SNI di kawasan pabean (border), lemahnya pengawasan termasuk di kawasan berikat, lemahnya tata niaga impor karena tidak berbasis data industri, hingga maraknya impor ilegal.

Ia juga menyebut ada keterlibatan mafia dalam upaya pengendalian impor ilegal.

"Masalah pengendalian impor memang kompleks. Lebih kompleks lagi kalau dalam pelaksanaan di lapangan kita berhadapan dengan kekuatan yang kuat. Kelompok-kelompok yang kuat, atau mafia," tuturnya. 

Baca Juga: Impor Sepeda, Jam Tangan, Kosmetik, Besi-Baja Kena Tarif Tambahan, Harga akan Jadi Lebih Mahal

Oleh karena itu, Agus menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi yang baik antara semua pemangku kepentingan yang terkait.

Kolaborasi dalam pengetatan impor itu diperlukan agar industri dalam negeri tidak terdampak, sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri manufaktur. 

Sebagai sektor yang jadi kontributor terbesar bagi PDB nasional, manufaktur perlu terus didorong oleh kolaborasi yang erat.

"Maka, memang diperlukan kerja sama, kolaborasi yang baik. Kolaborasi tanpa dusta oleh semua kementerian/lembaga, stakeholders yang terlibat," ucapnya. 

Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya untuk membendung barang impor murah dari China.