Harga Beras Capai Rp17.000/Kg, Anggota DPR: Pemerintah Harus Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyatakan, pemerintah harus bertanggung jawab atas naiknya harga beras saat ini.

Apalagi saat ini masyarakat Indonesia masih berada dalam fase pemulihan ekonomi dan beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. 

"Pemerintah harus bergerak, kenaikan ini semakin menekan rakyat yang masih dalam kondisi pemulihan ekonomi," kata Anis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (11/9/2023).

Ia menyebut harga beras terus melambung sejak Agustus 2023, dan dalam beberapa pekan terakhir terus terbang ke atas harga eceran tertinggi (HET).

Bahkan, meroket cetak rekor baru menurut data Panel Harga Badan Pangan. 

Menurutnya, berdasarkan pantauan di lapangan, harga beras bahkan sudah ada yang berkisar Rp16.000-17.000 per kg dan berpotensi mencapai harga Rp 1 juta per karung.

Baca Juga: Terus Naik, Harga Beras Kualitas Bawah Paling Murah Nyaris Rp12.000 Per Kilogram

Anis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini pun menyoroti inflasi beras.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi harga beras tembus 13,76 persen (yoy) pada Agustus 2023.  

"Pemerintah harus bertanggung jawab atas meroketnya harga beras. Bayangkan, ini inflasi beras tertinggi sejak Juni 2012, semua pihak baik pemerintah dan BI harus bersama mengatasi,” ujarnya. 

Anis juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar agar harga beras bisa kembali normal.

Dirinya juga menyebut ketergantungan impor Indonesia yang tinggi akan beras menyebabkan pengendalian harga beras kian sulit. 

Baca Juga: Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Meski Sebagian Wilayah Terdampak Kekeringan akibat El Nino

Politisi PKS itu mengingatkan agar pemerintah serius menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan serius menyejahterakan petani.

"Solusi pemerintah jika harga beras tinggi ialah selalu impor, bahkan mengimpor di musim panen yang sangat merugikan petani, sehingga produksi beras Indonesia selalu turun akibat minat menanam turun," tuturnya. 

"Hanya kebijakan yang orientasinya menyejahterakan petani lah yang akan menolong negara ini akibat gejolak harga pangan terutama beras, selama ini hal itu tidak hadir karena solusinya selalu jangka pendek" lanjutnya.

Legislator Dapil DKI Jakarta I ini menyebut biaya produksi beras Indonesia yang tertinggi di antara negara produsen, menjadikan beras Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup dan menjadi rawan impor.

Baca Juga: Cari Pasokan Beras, Jokowi Lobi Presiden Bangladesh, PM Kamboja, India, Hingga China

"NTP (Nilai Tukar Petani) yang merupakan indikator kesejahteraan petani, utamanya NTP petani pangan selalu paling rendanh dibandingkan NTP sektor lainnya, sehingga wajar profesi petani beras kian langka, padahal merekalah harapan disaat harga global menghantam," terangnya. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menilai kenaikan harga beras yang terjadi saat ini sebagai hal yang wajar.

Pasalnya, produksi beras sedang menurun akibat kekeringan dan El Nino. Tak hanya di Indonesia, tapi juga negara lainnya.

“Karena semua negara naik, ini kekerek (terkerek/ikut naik). Sama seperti barang-barang yang lain. BBM juga gitu kan, kalau harga pasar naik ya dalam negeri kekerek,” kata Jokowi usai menijau stok beras Bulog di Gudang Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

Jokowi menyampaikan, sejumlah negara penghasil beras ikut mengurangi ekspor mereka, seperti Thailand, Vietnam, dan India.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Terapkan Single Salary Gaji PNS di 2024, Sempat Ditentang karena Bebani APBN

“Wajar, tapi yang paling penting manajemen tata kelola dalam menghadapi itu,” ujarnya dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Jokowi optimistis, setelah pedagang ritel mendapat pasokan beras dari Bulog, begitu juga Pasar Induk Beras Cipinang, harga beras akan stabil.

Ia juga meyakini kenaikan harga beras saat ini tidak akan berdampak signifikan pada inflasi.

“Inflasi masih akan terjaga di sekitar 3 persen,” ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkap, sudah berbicara dengan sejumlah kepala negara terkait impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Mulai dari Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Presiden Bangladesh Moohammed Shahabuddin, PM India Narendra Modi, hingga PM China Li Qiang.

Baca Juga: Kawasan Wisata Bromo Ditutup, Khofifah: Wisatawan Masih Bisa LIhat Pemandangan dari Seruni Point

“Saya sudah ngomong dengan banyak kepala negara, tapi belum putus. Kalau barangnya ada tapi harganya enggak sambung, kan enggak ketemu,” tuturnya.

Seperti diketahui, dalam gelaran KTT ASEAN lalu Jokowi memang menggelar pertemuan bilateral dengan para kepala negara itu. Jokowi juga baru saja menghadiri KTT G20 di India.

Jokowi menegaskan, saat ini pasokan beras untuk rakyat Indonesia sudah mencukupi.

Ada 1,6 juta ton di gudang Bulog dan 400.000 ton beras impor yang dalam perjalanan. Sehingga totalnya ada 2 juta ton pasokan beras.