Harga Beras Capai Rp17.000/Kg, Anggota DPR: Pemerintah Harus Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyatakan, pemerintah harus bertanggung jawab atas naiknya harga beras saat ini.

Apalagi saat ini masyarakat Indonesia masih berada dalam fase pemulihan ekonomi dan beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. 

"Pemerintah harus bergerak, kenaikan ini semakin menekan rakyat yang masih dalam kondisi pemulihan ekonomi," kata Anis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (11/9/2023).

Ia menyebut harga beras terus melambung sejak Agustus 2023, dan dalam beberapa pekan terakhir terus terbang ke atas harga eceran tertinggi (HET).

Bahkan, meroket cetak rekor baru menurut data Panel Harga Badan Pangan. 

Menurutnya, berdasarkan pantauan di lapangan, harga beras bahkan sudah ada yang berkisar Rp16.000-17.000 per kg dan berpotensi mencapai harga Rp 1 juta per karung.

Baca Juga: Terus Naik, Harga Beras Kualitas Bawah Paling Murah Nyaris Rp12.000 Per Kilogram

Anis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini pun menyoroti inflasi beras.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi harga beras tembus 13,76 persen (yoy) pada Agustus 2023.  

"Pemerintah harus bertanggung jawab atas meroketnya harga beras. Bayangkan, ini inflasi beras tertinggi sejak Juni 2012, semua pihak baik pemerintah dan BI harus bersama mengatasi,” ujarnya. 

Anis juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar agar harga beras bisa kembali normal.

Dirinya juga menyebut ketergantungan impor Indonesia yang tinggi akan beras menyebabkan pengendalian harga beras kian sulit. 

Baca Juga: Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Meski Sebagian Wilayah Terdampak Kekeringan akibat El Nino

Politisi PKS itu mengingatkan agar pemerintah serius menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan serius menyejahterakan petani.

"Solusi pemerintah jika harga beras tinggi ialah selalu impor, bahkan mengimpor di musim panen yang sangat merugikan petani, sehingga produksi beras Indonesia selalu turun akibat minat menanam turun," tuturnya. 

"Hanya kebijakan yang orientasinya menyejahterakan petani lah yang akan menolong negara ini akibat gejolak harga pangan terutama beras, selama ini hal itu tidak hadir karena solusinya selalu jangka pendek" lanjutnya.

Legislator Dapil DKI Jakarta I ini menyebut biaya produksi beras Indonesia yang tertinggi di antara negara produsen, menjadikan beras Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup dan menjadi rawan impor.