Kadin Khawatir Pengusaha Tolak Wacana WFH demi Kurangi Polusi Udara: Kita Baru Bangkit dari Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta, Diana Dewi mengaku khawatir banyak pengusaha yang menolak wacana pemerintah untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home atau WFH) demi mengurangi polusi udara.

"Untuk mengurangi tingkat polusi udara di wilayah DKI Jakarta tentunya sah-sah saja kalau para pekerja akan diatur dengan model hybrid working," ungkapnya, Rabu (16/8/2023) sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Karima Annisa.

"Apalagi kabarnya Pemprov DKI Jakarta juga sedang melakukan pengaturan presentase pegawai yang masuk dan work from home," imbuhnya.

Akan tetapi, menurutnya saat ini banyak usaha yang sedang berusaha meningkatkan produktivitas usai usaha mereka dihantam pandemi Covid-19 dalam dua tahun belakangan.

Ia pun mempertanyakan wacana WFH bisa mengurangi polusi udara di Jakarta. Sebab menurutnya, wacana tersebut bisa membuat pengusaha, terutama yang masih merintis bisnis mereka, menjadi terpuruk.

"Harus diingat bahwa saat ini kita baru saja berupaya bangkit dari pandemi Covid-19, dan apakah hal ini bisa tepat benar-benar akan mengurangi polusi udara karena diterapkannya WFH?" tanyanya.

Baca Juga: 10 Tips Kurangi Paparan Polusi Udara di Dalam dan Luar Ruangan dari Pakar Kesehatan Paru UI

Tentu, kata dia, wacana WFH dari pemerintah itu akan berpengaruh kepada produktivitas perusahaan.

"Khususnya teman-teman pelaku usaha yang sedang dalam memulai usaha berjuang untuk membenahi lini bisnis masing-masing," jelasnya.

"Jangan sampai kami jadi harus kembali dalam keadaan terpuruk karena kondisi tersebut," sambungnya.

Ia menilai, banyak pengusaha yang keberatan apabila kebijakan WFH itu diterapkan secara tiba-tiba.

"Kalau untuk secara mendadak diterapkannya, kami khawatir banyak kalangan pengusaha yang merasa berat dan juga bisa jadi terjadi penolakan bila tujuannya hanya untuk mengurangi polusi udara," ungkapnya.

Sebagaimana telah diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem kerja hybrid, yakni kerja dari kantor (work from office atau WFO) dan WFH mulai September 2023 mendatang.

Baca Juga: Kata Pakar soal 3 Jenis Polutan Penyebab Polusi Udara dan Dampaknya Bagi Kesehatan

Kebijakan tersebut disebut sebagai  implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

“Kami tadi membahas work from home untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta. Artinya WFH itu bisa 50:50 persen atau 40:60 persen untuk mengurangi kegiatan harian di Pemprov DKI,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Senin (14/8/2023).

"Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentase setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Mudah-mudahan September ini, saya bisa langsung jalan," tambahnya.

Ia menjelaskan, bagi pegawai Pemprov DKI yang bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat akan tetap WFO. Sedangkan sisanya bekerja dari rumah atau WFH.

Baca Juga: Pemprov DKI Terapkan WFH-WFO Mulai September, Pengamat: Bukan Solusi Masalah Polusi Udara