Reaksi Keras Pemda NTB soal WSBK Dihapus, Siap Ambil Alih hingga Singgung Makam Leluhur Digusur

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah bereaksi keras atas pernyataan Dirut InJourney Donny Oskaria, yang menyebut pengelolaan Mandalika merugi. Donny juga mengusulkan agar ajang World Super Bike (WSBK) dihapus, karena jadi penyumbang kerugian terbesar hingga Rp100 miliar bagi PT ITDC, anak usaha InJourney.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah mengaku heran dengan perhitungan bisnis PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA). Mestinya, dari awal mereka tahu kalau ajang WSBK menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Tapi ia juga meminta mereka melihat dampak tersebut secara lebih luas. Karena kenyataannya MotoGP dan WSBK mendatangkan keuntungan bagi perekonomian daerah.

"Kalau hanya lihat semata event-nya saja, enggak akan untung. Masa setiap kegiatan yang enggak untung kita langsung hentikan. Tapi coba lihat di sisi lain hotel untung, UKM dan UMKM tumbuh dan hidup, pengusaha untung. Kita orang daerah ini melihat opportunity buat kita," kata Zulkieflimansyah di Mataram, Kamis (15/6/2023) lalu.

Menurutnya, ITDC dan MGPA dari awal sudah setengah hati menyelenggarakan WSBK. Mereka disebut hanya sekadar menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo saja.

Baca Juga: Sandiaga soal Usulan WSBK Dihapus karena Bikin Rugi: Harusnya Event di Mandalika Tambah Banyak

Justru pemerintah daerah yang sangat bersemangat mengelola dan mengadakan event di Mandalika, untuk kemajuan perekonomian daerah. Bahkan, Zulkieflimansyah mengaku siap mengambilalih pengelolaan Mandalika dari ITDC.

"Kalau memang InJourney nggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," tuturnya pada Sabtu (17/6).

Ia mengatakan, fasilitas Sirkuit Mandalika sangat mumpuni sebagai sirkuit berkelas internasional. Sehingga seharusnya event yang diadakan di sana ditambah, bukan dikurangi. Mulai dari MotoGP, WSBK, motorcross grandprix (MXGP), Enduro dan lain-lain bisa digelar di Mandalika. Hal itu akan semakin menajamkan posisi NTB sebagai "sport tourism" sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

"Tapi sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi penyelenggara boleh saja rugi tapi dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," ujarnya.

Ia pun menyinggung data BPS yang menyatakan dampak dari acara MotoGP dan WSBK positif. Baginya, jika InJourney, ITDC, dan MGPA lebih serius menggarap WSBK, kerugian yang timbul bisa diminimalisir bahkan bisa menghasilkan keuntungan.

Baca Juga: BUMN Pengelola Mandalika Rugi, Minta Tambahan Modal Negara Rp1,19 T sampai Usul WSBK Dihapus

"Karenanya ketimbang latah ingin menghapuskan WSBK karena rugi, ayo InJourney, ITDC, MGPA bekerja lebih serius sedikit. Gimana mau benar ngurus WSBK, wong teman-teman di InJourney dan ITDC masih banyak ada nggak familiar dengan WSBK," sebutnya.

"Ketimbang menghapus WSBK ayo dievaluasi dari sekarang masalahnya apa, kenapa sponsor nggak mau mendukung, bikin tim yang lebih agresif dan melaksanakan event karena gairah bukan karena semata kewajiban dan memaknainya jadi beban,” ujarnya.

Gubernur NTB pun membandingkan dengan perhelatan MXGP yang sukses dilaksanakan oleh pemerintah daerah meski di tengah keterbatasan. Akhir Mei lalu, Pemprov NTB dan pemda setempat baru saja melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sirkuit Lombok MXGP Track 2023 di ujung barat landasan pacu bekas Bandara Selaparang di Mataram.

Dengan begitu fasilitas tempat dilaksanakannya event MXGP bertambah. Adapun MXGP akan digelar di Sirkuit Samota, Kota Sumbawa Besar pada 25 Juni 2023 dan di Selaparang pada 2 Juli 2023.

"Kami tidak asal bicara. Kami melaksanakan MXGP dengan keterbatasan yang lebih parah. Tapi karena gairah dan keinginan yang sangat besar untuk memajukan sport tourism di Mandalika dan NTB semua kendala sedikit demi sedikit bisa teratasi. Kepahitan-kepahitan dan kerugian jadi pil pahit yang kami telan dan mampu menyembuhkan banyak hal. Kami belajar banyak," ujarnya.

Baca Juga: Aksi Kocak Para Rider WSBK di Mandalika Lombok

“Karena itu kalau Pemda seperti NTB dengan segala keterbatasan bisa melaksanakan dua seri MXGP. InJourney dengan segala instrumen dan jaringan BUMN-nya mestinya lebih bisa. Sebab menurutnya BUMN-BUMN besar masih banyak uang melakukan promosi-promosi nggak efisien dan salah sasaran. Tinggal dibelokkan ke penyelenggaraan event di Mandalika saya kira InJourney akan bisa untung atau minimal tidak rugi," ucapnya.

Protes juga datang dari Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri. Ia menyebut masyarakat setempat sudah mengorbankan makam leluhur mereka digusur untuk pembangunan Sirkuit Mandalika, di Desa Kuta Mandalika. Namun kini pengelola Mandalika menyebut perusahaan rugi besar dan meminta WSBK dihapus saja.

"Ratusan kuburan nenek moyang kami sudah dipindah dari Mandalika demi pembangunan Sirkuit Mandalika. Kami lakukan demi cita-cita Presiden Joko Widodo. Lalu sekarang kami dibilang ini rugi? Ini jelas mendiskreditkan Pemda Lombok Tengah," kata Pathul kepada wartawan, Sabtu (17/6) seperti dikutip dari Kompas.com.

Pathul juga membeberkan data pajak yang diterima Pemda Lombok Tengah berbeda dengan data yang disetorkan oleh ITDC atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Dari laporan perusahaan, hanya ada sedikit kendaraan yang parkir di Sirkuit Mandalika saat penyelenggaraan WSBK 2023. Adapun tarif parkir menjadi pajak daerah.

Baca Juga: SATRIA-1 Bikin Internet di RI Lebih Cepat, Jokowi: Pemerataan Infrastruktur Digital Layanan Publik

Dalam laporan ITDC dan InJourney, pengunjung WSBK 2023 melonjak dari 2022. Tapi pajak yang diterima Pemkab Lombok Tengah hanya Rp600 juta.

"Tetapi, secara kasat mata saya melihat di sana ada ribuan (kendaraan) yang parkir. Ini siapa yang mengawasi? Tidak ada. Kami hanya menerima laporan pendapatan di sana," ujarnya.

"Sekarang di mana letak ruginya? Siapa yang mengawasi mereka? Terlalu besar anggaran yang dikelola, tapi kami tidak tahu," ucapnya.

Pathul menilai, kerugian yang diklaim hingga Rp100 miliar oleh ITDC dan InJourney adalah karena salah mereka sendiri. Yaitu karena pengelolaan yang tidak benar.

"Kami tidak tahu mereka rugi atau tidak. Siapa yang mengawasi mereka? Kami tidak tahu," sebutnya.

Padahal, Pemkab Lombok Tengah sangat mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Sirkuit Mandalika. Salah satunya, turut membantu penyelesaian persoalan pembebasan lahan saat awal pembangunan.