Reaksi Keras Pemda NTB soal WSBK Dihapus, Siap Ambil Alih hingga Singgung Makam Leluhur Digusur

Gubernur NTB pun membandingkan dengan perhelatan MXGP yang sukses dilaksanakan oleh pemerintah daerah meski di tengah keterbatasan. Akhir Mei lalu, Pemprov NTB dan pemda setempat baru saja melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sirkuit Lombok MXGP Track 2023 di ujung barat landasan pacu bekas Bandara Selaparang di Mataram.

Dengan begitu fasilitas tempat dilaksanakannya event MXGP bertambah. Adapun MXGP akan digelar di Sirkuit Samota, Kota Sumbawa Besar pada 25 Juni 2023 dan di Selaparang pada 2 Juli 2023.

"Kami tidak asal bicara. Kami melaksanakan MXGP dengan keterbatasan yang lebih parah. Tapi karena gairah dan keinginan yang sangat besar untuk memajukan sport tourism di Mandalika dan NTB semua kendala sedikit demi sedikit bisa teratasi. Kepahitan-kepahitan dan kerugian jadi pil pahit yang kami telan dan mampu menyembuhkan banyak hal. Kami belajar banyak," ujarnya.

Baca Juga: Aksi Kocak Para Rider WSBK di Mandalika Lombok

“Karena itu kalau Pemda seperti NTB dengan segala keterbatasan bisa melaksanakan dua seri MXGP. InJourney dengan segala instrumen dan jaringan BUMN-nya mestinya lebih bisa. Sebab menurutnya BUMN-BUMN besar masih banyak uang melakukan promosi-promosi nggak efisien dan salah sasaran. Tinggal dibelokkan ke penyelenggaraan event di Mandalika saya kira InJourney akan bisa untung atau minimal tidak rugi," ucapnya.

Protes juga datang dari Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri. Ia menyebut masyarakat setempat sudah mengorbankan makam leluhur mereka digusur untuk pembangunan Sirkuit Mandalika, di Desa Kuta Mandalika. Namun kini pengelola Mandalika menyebut perusahaan rugi besar dan meminta WSBK dihapus saja.

"Ratusan kuburan nenek moyang kami sudah dipindah dari Mandalika demi pembangunan Sirkuit Mandalika. Kami lakukan demi cita-cita Presiden Joko Widodo. Lalu sekarang kami dibilang ini rugi? Ini jelas mendiskreditkan Pemda Lombok Tengah," kata Pathul kepada wartawan, Sabtu (17/6) seperti dikutip dari Kompas.com.

Pathul juga membeberkan data pajak yang diterima Pemda Lombok Tengah berbeda dengan data yang disetorkan oleh ITDC atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Dari laporan perusahaan, hanya ada sedikit kendaraan yang parkir di Sirkuit Mandalika saat penyelenggaraan WSBK 2023. Adapun tarif parkir menjadi pajak daerah.

Baca Juga: SATRIA-1 Bikin Internet di RI Lebih Cepat, Jokowi: Pemerataan Infrastruktur Digital Layanan Publik

Dalam laporan ITDC dan InJourney, pengunjung WSBK 2023 melonjak dari 2022. Tapi pajak yang diterima Pemkab Lombok Tengah hanya Rp600 juta.

"Tetapi, secara kasat mata saya melihat di sana ada ribuan (kendaraan) yang parkir. Ini siapa yang mengawasi? Tidak ada. Kami hanya menerima laporan pendapatan di sana," ujarnya.

"Sekarang di mana letak ruginya? Siapa yang mengawasi mereka? Terlalu besar anggaran yang dikelola, tapi kami tidak tahu," ucapnya.

Pathul menilai, kerugian yang diklaim hingga Rp100 miliar oleh ITDC dan InJourney adalah karena salah mereka sendiri. Yaitu karena pengelolaan yang tidak benar.

"Kami tidak tahu mereka rugi atau tidak. Siapa yang mengawasi mereka? Kami tidak tahu," sebutnya.

Padahal, Pemkab Lombok Tengah sangat mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Sirkuit Mandalika. Salah satunya, turut membantu penyelesaian persoalan pembebasan lahan saat awal pembangunan.