Belanja Pemerintah Pusat Tembus 522,7 T, Sri Mulyani: Rp274,4 T Langsung Dinikmati Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut bahwa belanja pemerintah pusat sebesar Rp522,7 triliun atau mencapai sebesar 23,3 persen dari pagu anggaran per April 2023.

"Jadi pusat telah mengeluarkan Rp522,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring, Senin (22/5/2023). 

Menurut penjelasannya, hal itu terdiri dari Rp257,7 triliun untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rp 265 triliun untuk belanja non K/L.

Sri Mulyani menyebut, dari jumlah itu, 52,5 persen atau Rp 274,4 triliun disalurkan langsung kepada masyarakat.

“Dari Rp522,7 triliun belanja pemerintah pusat yang tumbuh 2,9 persen dibadingkan tahun lalu, (senilai) Rp274,4 triliun itu belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat menerima langsung dampaknya,” ucapnya.

Menkeu pun memerinci, pemerintah pusat menyalurkan belanja untuk masyarakat kurang mampu melalui bantuan program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 14,4 triliun yang menyasar 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Ada juga kartu sembako Rp 15,8 triliun untuk 18,2 juta KPM.

"Keluarga-keluarga tidak mampu ini seluruh keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan nasional di mana pemerintah membayar premi iurannya Rp 15,4 triliun untuk 96,7 juta masyarakat jiwa," jelasnya.

Selanjutnya pemerintah menyalurkan untuk bidang pendidikan dalam bentuk program Indonesia pintar sebesar Rp 4,5 triliun yang ditujukan untuk 8 juta siswa, program KIP kuliah sebesar Rp 5,7 triliun untuk 688,3 ribu mahasiswa.

Baca Juga: Sri Mulyani: APBN Surplus Rp234,7 Triliun per April 2023

Kemudian biaya operasi sekolah (BOS) di bawah Kementerian Agama sebesar Rp 5,1 triliun untuk 4,4 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,08 triliun untuk 192 Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

"Pemerintah juga mendukung masyarakat yang membangun kembali sesudah terkena bencana," ujarnya.

Di antaranya, lanjut dia, untuk korban bencana Cianjur  sebesar Rp1,2 triliun guna membangun kembali 42.400 rumah penduduk.

"Membangun rehabilitasi dan infrastruktur yang dinikmati masyarakat langsung seperti air minum, jalan, jembatan, rel kereta, pelabuhan sebesar Rp 34,4 triliun," imbuhnya.

Sementara untuk sektor pertanian, pemerintah membantu petani langsung baik dalam bentuk bantuan benih, mulsa dan pupuk organik Rp274,4 miliar untuk 53.690 unit ekuivalen hektare.

Petani juga diberikan bantuan alat dan mesin pertania sebesar Rp 69,9 miliar dalam bentuk 120 traktor dan 100 cultivator.

"Rp 28,5 miliar dibelikan dalam bentuk sapi, kerbau, kambing, domba dan ayam itik sebanyak 3.444 ekor diberikan kepada pada petani dan bantuan benih ikan, kepiting dan udang mencapai Rp 12,5 miliar (untuk 28,3 juta ekor)," jelasnya. 

Lebih lanjut, dia mengatakan, masyarakat umum juga mendapatkan dampak langsung dari APBN dalam bentuk berbagai subsidi.

Yakni terdiri dari subsidi listrik Rp 15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan dan subsidi BBM sebesar Rp 5,2 triliun untuk 4.395,9 ribu kilo liter, dan subsidi 2 juta metrik ton LPG kg senilai Rp21,6 triliun.

Di samping itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan melalui Kartu Prakerja dengan total Rp804,2 miliar untuk 182,6 ribu peserta dan subsidi untuk 50,3 ribu unit perumahan senilai Rp204,1 miliar.

Baca Juga: Sri Mulyani Batasi Honor Menteri, Susi Pudjiastuti Usul Gaji Menteri Naik Jadi Rp150 Juta per Bulan