Jokowi Ingin Pemda Ikut Atasi Inflasi: Saya Cek Satu Persatu dan Saya Umumkan

TANGERANG, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo menyatakan, dirinya akan rutin mengecek penanganan inflasi daerah dan mengumumkannya ke publik. Pasalnya, salah satu kunci yang membuat Indonesia bertahan dan bisa tetap tumbuh di tengah krisis dunia, adalah pelaksanaan kebijakan yang detil.

Menurut Jokowi, dalam kondisi seperti ini pemerintah mana pun tidak bisa hanya membuat kebijakan di tataran makro. Tapi juga harus ke level mikro. Hal itu ia sampaikan saat membuka acara Trade Expo Indonesia ke-37 Tahun 2022, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Rabu (19/10/2022).

"Tanya nanti Bapak-Ibu sekalian pada gubernur, pada bupati dan wali kota, apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi inflasi. Saya cek satu persatu sekarang dan saya umumkan, 'Provinsi ini inflasinya masih 8 [persen], inflasinya masih 7 [persen], sudah 3 [persen], sudah 4 [persen].' Kita buka sekarang ini, karena memang situasinya membutuhkan kerja-kerja seperti itu," kata Jokowi. 

Baca Juga: Inflasi Tinggi di AS, Sri Mulyani Makan Taco dan Burrito Seharga Rp200.000

Ia mengatakan, kalau negara-negara lain mengatasi inflasi yang bergerak hanya bank sentralnya dengan menaikkan suku bunga. Namun di Indonesia tidak hanya itu. Pemerintah bersama pemda dan pihak lainnya berupaya mengatasi sumber inflasinya. 

"Dengan apa? Sebulan yang lalu saya sudah perintahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk ikut memakai APBD, menutup dari APBD ongkos transportasi dari produsen ke pasar, dari produsen ke konsumen. Dua-duanya bergerak bersama-sama, otoritas moneter bergerak, otoritas fiskal bergerak, kemudian daerah juga bergerak," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi menyebut, pemerintah tidak bisa lagi hanya membuat kebijakan di level makro. Tapi harus lebih detil dan satu persatu dikejar dan diselesaikan.

Baca Juga: MenPANRB Soal Pelayanan Publik: Sudah Tidak Musim Pelayanan Lama

"Itulah kerja yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Enggak bisa lagi kita hanya kerja makro saja, bisa luput, bisa meleset, 'Pak, saya sudah kerja, mikronya juga sudah kerja.' Tidak mungkin hanya makro dan mikro, harus kerja lebih detail lagi," tambahnya. 

Pemerintah pusat memang rutin menggelar rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dalam rapat sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegur kepala daerah di Pulau Sumatera, lantaran inflasi tertinggi banyak terjadi di wilayah tersebut. 

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, 5 kota dengan inflasi tertinggi bulan Agustus dari 90 kota yang disurvei berada di Sumatera. Yakni Jambi sebesar 6,96 persen,  Bungo 6,94 persen, Gunungsitoli 6,70 persen, Padang 6,51 persen, dan Pekanbaru 6,41 persen.

Hal itu disampaikan Luhut saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan secara virtual, Selasa (30/8/2022).

Baca Juga: Jokowi "Todong" Ciputra Group Investasi di IKN: "300 Hektare, Bener Pak?"

"Tekanan inflasi hingga Juli mayoritas terjadi di Sumatera. Sumatera ini kalau ada para Pemda dari Sumatera, di tempat Anda yang paling banyak itu di Jambi, Bungo, Gunungsitoli, Kotabaru, Baubau, Bulungan, Padang dan seterusnya," kata Luhut. 

Luhut lantas meminta kepala daerah di Sumatera agar mendorong warganya untuk menanam cabai di rumah. Karena sebenarnya cabai mudah ditanam dan dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti diketahui, kuliner Sumatera memang khas dengan rasa pedasnya. 

Namun tingginya permintaan tak diimbangi dengan pasokan, sehingga 20 kota di Sumatera mengalami inflasi cabai merah tertinggi pada periode Januari-Juli 2022.

"Kenapa tidak didorong rakyat kita menanam itu saja sehingga kita melakukan preventive strike, jadi kita sudah melakukan serangan lebih dulu dengan menanam itu tadi," ujarnya. 

Baca Juga: Atasi Inflasi Daerah, ASN di Sulsel Diberikan Kain Korpri Bukan Baju Jadi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah untuk ikut mengendalikan harga-harga di wilayahnya. Pasalnya, tingkat inflasi nasional juga disumbang oleh inflasi daerah. 

Pada Juli lalu, tingkat inflasi nasional mencapai 4,94 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2015.

"Rekan-rekan sekalian ini yang perlu sama-sama kita waspadai, jangan sampai terjadi inflasi yang tidak terkendali di negara kita dan inflasi ini angka nasional dikontribusi oleh kerja dari Pemda. Pada kesempatan ini kita perlu upaya bersama dalam menangani inflasi," tutur Tito.

Tito juga mengimbau kepala daerah untuk mengikuti informasi situasi global saat ini, yang memberikan dampak ke perekonomian Indonesia. Menurutnya, kemungkinan ada pemda yang menganggap kondisi geoloitik global tidak berdampak pada Indonesia.

Baca Juga: Beras Sumbang Inflasi Tertinggi di Kalteng yang Diproyeksikan Jadi Lumbung Pangan Nasional

Padahal APBN lah yang bekerja keras meredam dampak perang Rusia-Ukraina, krisis pangan dan krisis energi.

"Pertanyaannya sampai kapan kita mampu melakukan subsidi ketika energi naik terus, pangan naik terus di tingkat dunia, yang kemudian kita harus mengorbankan program-program lain," ucap Tito. 

"Baik program strategis yang mungkin berdampak kepada program-program wajib standar pelayanan minimal tiap daerah. Bisa saja nanti DAU akan dikurangi, transfer ke daerah akan dikurangi, terasa," sambungnya.