Jokowi Ingin Pemda Ikut Atasi Inflasi: Saya Cek Satu Persatu dan Saya Umumkan

"Tekanan inflasi hingga Juli mayoritas terjadi di Sumatera. Sumatera ini kalau ada para Pemda dari Sumatera, di tempat Anda yang paling banyak itu di Jambi, Bungo, Gunungsitoli, Kotabaru, Baubau, Bulungan, Padang dan seterusnya," kata Luhut. 

Luhut lantas meminta kepala daerah di Sumatera agar mendorong warganya untuk menanam cabai di rumah. Karena sebenarnya cabai mudah ditanam dan dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti diketahui, kuliner Sumatera memang khas dengan rasa pedasnya. 

Namun tingginya permintaan tak diimbangi dengan pasokan, sehingga 20 kota di Sumatera mengalami inflasi cabai merah tertinggi pada periode Januari-Juli 2022.

"Kenapa tidak didorong rakyat kita menanam itu saja sehingga kita melakukan preventive strike, jadi kita sudah melakukan serangan lebih dulu dengan menanam itu tadi," ujarnya. 

Baca Juga: Atasi Inflasi Daerah, ASN di Sulsel Diberikan Kain Korpri Bukan Baju Jadi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah untuk ikut mengendalikan harga-harga di wilayahnya. Pasalnya, tingkat inflasi nasional juga disumbang oleh inflasi daerah. 

Pada Juli lalu, tingkat inflasi nasional mencapai 4,94 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2015.

"Rekan-rekan sekalian ini yang perlu sama-sama kita waspadai, jangan sampai terjadi inflasi yang tidak terkendali di negara kita dan inflasi ini angka nasional dikontribusi oleh kerja dari Pemda. Pada kesempatan ini kita perlu upaya bersama dalam menangani inflasi," tutur Tito.

Tito juga mengimbau kepala daerah untuk mengikuti informasi situasi global saat ini, yang memberikan dampak ke perekonomian Indonesia. Menurutnya, kemungkinan ada pemda yang menganggap kondisi geoloitik global tidak berdampak pada Indonesia.

Baca Juga: Beras Sumbang Inflasi Tertinggi di Kalteng yang Diproyeksikan Jadi Lumbung Pangan Nasional

Padahal APBN lah yang bekerja keras meredam dampak perang Rusia-Ukraina, krisis pangan dan krisis energi.

"Pertanyaannya sampai kapan kita mampu melakukan subsidi ketika energi naik terus, pangan naik terus di tingkat dunia, yang kemudian kita harus mengorbankan program-program lain," ucap Tito. 

"Baik program strategis yang mungkin berdampak kepada program-program wajib standar pelayanan minimal tiap daerah. Bisa saja nanti DAU akan dikurangi, transfer ke daerah akan dikurangi, terasa," sambungnya.