Harga Pertalite Diperkirakan Naik 1 September, Pemda Diminta Ikut Sosialisasikan Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.TV - Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar dikabarkan akan naik per 1 September 2022.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengaku dirinya mendapat informasi valid bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar.

"Bilang saja, Jokowi terpaksa menaikkan harga BBM per 1 September, dengan memberikan bantalan sosial sebelum harga BBM subsidi dinaikkan," ujarnya Minggu (28/8/2022), dilansir dari Tribunnews.

Di sisi lain, sinyal kenaikan harga pertalite sudah ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui pernyataan terkait besarnya dana APBN untuk menyubsidi BBM.

Disebutkan bahwa penggunaan APBN untuk subsidi BBM dan gas telah mencapai Rp502 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mengubah mekanisme penyaluran subsidi, dari subsidi komoditas atau barang menjadi subsidi tepat sasaran.

Baca Juga: Subsidi BBM Tembus Rp502 T dari APBN, Dewan Energi Nasional: Ada yang Tidak Tepat Sasaran

Menko Marves Luhut bahkan meminta jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk ikut membantu melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman ke masyarakat soal urgensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam paparannya secara virtual pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (30/8/2022), Luhut menilai kenaikan harga BBM tidak bisa lagi dihindari karena kondisi global.

"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberi dukungan ini. Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah, bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak," katanya dilansir dari Antara, Selasa (30/8/2022).

Ia juga meminta pemda memberi pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM sekaligus melakukan sosialisasi atas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM.

Baca Juga: Polisi Temukan Ribuan Liter Solar dan Pertalite saat Gerebek Penimbunan BBM di Kabupaten Bogor

Menurut Luhut, pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi dampak susulan atas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ia juga meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat melalui bantuan sosial atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.

"Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi dengan pengalaman, dengan data yang kita punya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan," katanya.

Pemerintah, lanjut Luhut, juga telah menyiapkan bantuan sosial sebagai antisipasi jika akan ada kenaikan harga BBM mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah, dan dana transfer umum pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.

"Dananya ada dan sekarang semua akan dipersiapkan sehingga inflasi kita bisa jaga," katanya.

Baca Juga: Bisa Dialokasikan ke Sektor Lain, Pemerintah Upayakan Subsidi Energi Tak Lebih dari Rp502 T

Luhut mengakui, pemerintah tidak punya pilihan lain karena harga minyak dunia masih sangat tinggi, yakni menembus 100 dolar AS per barel. Hal itu membuat selisih harga jual Pertalite dan solar semakin jauh dari harga keekonomiannya dan membebani anggaran subsidi.

"Ini memang tidak ada pilihan, sekarang kita ini subsidi sudah Rp502 triliun, dan kalau subsidi ini bisa kita kurangi, kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan lain, itu akan lebih bagus," ujarnya.

Luhut juga menambahkan, pemerintah terus menggenjot program pengalihan penggunaan BBM fosil diantaranya menggenjot penggunaan kendaraan listrik dan mendorong implementasi B40.

"Itu akan mengurangi sangat signifikan penggunaan energi fosil. Dan itu akan mengurangi ketergantungan kita sehingga membuat Indonesia akan makin hebat ke depan. Jadi, jangan kita buat debat-debat di daerah masing-masing yang tidak perlu. Semua ini satu proses yang sudah harus kita lalui," kata Luhut.