Harga Pertalite Diperkirakan Naik 1 September, Pemda Diminta Ikut Sosialisasikan Kenaikan Harga BBM

Menurut Luhut, pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi dampak susulan atas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ia juga meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat melalui bantuan sosial atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.

"Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi dengan pengalaman, dengan data yang kita punya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan," katanya.

Pemerintah, lanjut Luhut, juga telah menyiapkan bantuan sosial sebagai antisipasi jika akan ada kenaikan harga BBM mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah, dan dana transfer umum pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.

"Dananya ada dan sekarang semua akan dipersiapkan sehingga inflasi kita bisa jaga," katanya.

Baca Juga: Bisa Dialokasikan ke Sektor Lain, Pemerintah Upayakan Subsidi Energi Tak Lebih dari Rp502 T

Luhut mengakui, pemerintah tidak punya pilihan lain karena harga minyak dunia masih sangat tinggi, yakni menembus 100 dolar AS per barel. Hal itu membuat selisih harga jual Pertalite dan solar semakin jauh dari harga keekonomiannya dan membebani anggaran subsidi.

"Ini memang tidak ada pilihan, sekarang kita ini subsidi sudah Rp502 triliun, dan kalau subsidi ini bisa kita kurangi, kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan lain, itu akan lebih bagus," ujarnya.

Luhut juga menambahkan, pemerintah terus menggenjot program pengalihan penggunaan BBM fosil diantaranya menggenjot penggunaan kendaraan listrik dan mendorong implementasi B40.

"Itu akan mengurangi sangat signifikan penggunaan energi fosil. Dan itu akan mengurangi ketergantungan kita sehingga membuat Indonesia akan makin hebat ke depan. Jadi, jangan kita buat debat-debat di daerah masing-masing yang tidak perlu. Semua ini satu proses yang sudah harus kita lalui," kata Luhut.