Dirut KAI Curhat Ke DPR Proyek LRT Jadi Beban, Kritisi Desain dan Landasan Hukumnya

Baca Juga: Biaya Pembangunan Membengkak, Tarif LRT Jabodebek Naik

"Jadi kalau dibuka anatomi Perpres 49, memang ini sesuatu yang tidak wajar sebetulnya namun ini dalam rangka menyelesaikan proyek strategis nasional sehingga PSO ini termasuk untuk pengembalian infrastrukturnya,"

Selain itu, untuk pembangunan sarana LRT Jabodebek hanya dibutuhkan dana sekitar Rp 4 triliun, sementara Rp25 triliun untuk pembangunan prasarananya.

Sebagai pembayar atau pihak yang menyediakan pendanaan, KAI telah mendapatkan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp10 triliun. Kemudian, sekitar Rp20 triliun sisanya dibayar melalui kredit sindikasi (gabungan) 15 bank yang dibayarkan oleh KAI, dengan jaminan pemerintah.

Hal ini membebani perusahaan karena perseroan harus berhutang Rp20 triliun untuk menyelesaikan pembangunan.

"Jadi bagaimana kami mengembalikan utang itu kalau tidak di top up oleh pemerintah," sebut Didiek.

Baca Juga: Target Beroperasi Agustus, LRT Jabodebek Layani Penumpang hingga Pukul 23.00

Dalam rapat yang sama, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan soft launching LRT Jabodebek batal berlangsung Agustus 2022. Rencananya pada Agustus nanti hanya dilakukan ceremonial showcase atau memamerkan rangkaian LRT.

"Agustus mungkin sifatnya hanya showcase saja. Kami belum bisa merilis apapun terkait pengoperasian atau commercial operating date-nya," kata Zulfikri.

"Oleh karenanya kami sekarang tengah mengupayakan pendampingan dari konsultan Internasional bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa pengoperasian LRT Jabodebek ini nanti benar-benar safe, ini yang kita kawal," tambahnya.

LRT Jabodebek awalnya menghabiskan dana sebesar Rp29,9 triliun, namun kemudian bengkak menjadi Rp32,5 triliun.