Demokrat Minta PPKM Dihapus agar Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi

Pertama, penanganan informasi tentang hepatitis misterius yang kini sedang merebak.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Perang Rusia-Ukraina Jadi Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 2022

Pemerintah perlu mengedukasi agar masyarakat tidak takut berlebihan sehingga berpotensi kontra produktif.

Lalu, perlu sinergi antar Kementerian/Lembaga, yang dalam penanganan Covid masih lemah.

Sehingga data Kemenkes di atas seakan kurang (untuk tidak mengatakan tidak) bermakna.

"Perlu juga melihat negara tetangga policy-nya terkait kunjungan ke Singapura yang lebih mudah dibandingkan Indonesia. Jangan kita yang sudah lama megap-megap kunjungan wismannya malah lebih kaku dibanding Singapura," tutur Didi.

"Ini tampak dari masih rendahnya pertumbuhan wisata di Bali, misalnya yang tak mencapai 2 persen," tambahnya.

Hal lain yang juga perlu dicermati, lanjut Didi, tak satu pun negara produsen vaksin yang menerapkan mandatory vaccine, malah sebagai konsumen vaksin. Sedangkan Indonesia menerapkan mandatory vaccine secara de facto. 

Baca Juga: Beredar Info Biaya Administrasi BRI Naik Jadi Rp150.000, Ini Kata Pihak Bank

"Kecuali mungkin China (produsen vaksin dan konsumen vaksin)" ucap Didi.

"Ini menguras sebagian devisa untuk membelinya. Sudah cukup apa yang dilakukan selama ini, apalagi jika merujuk data Kemenkes di atas, target herd immunity sudah terlampaui," tandasnya.

Sementara , ia memprediksi pertumbuhan kuartal II-2022 akan banyak disumbang mobilitas tinggi terkait Idul Fitri.