Ekonom Sebut Utang Negara Tak Direncanakan dengan Baik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom senior Awalil Rizky menyebut pemerintah tidak melakukan perencanaan utang negara dengan baik.

Awalil mengungkapkan, dalam setahun rencana utang bisa berubah hingga dua kali yang seharusnya dilakukan setidaknya dalam periode 15 tahunan.

"Argumen pemerintah selalu menambah utang dari periode sebelumnya dengan alasan 'kami produktif', ukurannya bagaimana? Apakah utang meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi? Ternyata kan tidak," kata Awalil dalam diskusi daring bertajuk "Masa Depan APBN dan Warisan Utang Jokowi" yang diadakan LP3ES, Minggu (24/4/2022).

"Apakah jalan-jalan yang dibangun, apakah bandara, apakah bendungan dan seterusnya itu benar-benar berdasarkan perencanaan yang memperlihatkan arus cash di masa mendatang? Kalaupun tidak arus cash langsung ke negara, adalah dorongan kepada perekonomian yang nantinya membuat negara akan dapat. Itu tidak terlihat semua," ujarnya.

Untuk membuktikan produktif atau tidak, menurut Awalil, harus ada penjelasan yang detail dan komprehensif.

"Saya tidak melihat ada itu," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menilai posisi utang bukan masalah terbesar Indonesia.

"Bukan posisinya. Posisinya memang masalah. Tetapi masalah terbesar Indonesia adalah kemampuan membayarnya," ungkapnya.

"Yang disebut produktif, tidak terbukti sejauh ini. Dan tampaknya sulit terbukti di depan."

Menurut dia, utang Indonesia tidak direncanakan dengan baik.

"Bukan utang seribu atau dua ribu, tetapi kamu rencananya utangnya berapa? Kemarin realisasinya berapa? Selalu realisasi lebih buruk dari perencanaan. Kecuali 2021," ujar Awalil.

Ia juga mempertanyakan apakah dengan pemerintah membuat utang akan meningkatkan laju ekonomi?

Baca Juga: Amien Rais ke Presiden Jokowi: Waktu Anda Tinggal 30 Bulan, Jangan Tambah Utang Lagi

"Dibuktikan dengan rasio utang dan pendapatan saja buruk, bagaimana membuktikan dia (pemerintah) produktif?" lanjutnya.

Sebelumnya dilaporkan Wakil Presiden RI 2014-2019 Jusuf Kalla menyebut calon presiden pengganti Joko Widodo mendatang akan menghadapi warisan utang pemerintah bernilai triliunan rupiah.

Pernyataan Jusuf Kalla berdasar dari laporan Kementerian Keuangan yang dirilis Kementerian Keuangan akhir Februari 2022. Laporan tersebut menyatakan utang pemerintah sudah tembus Rp7.014,58 triliun.

Dalam waktu sebulan, utang negara disebut telah bertambah Rp95,43 triliun. Utang tersebut juga mencatatkan rekor baru dengan menembus di atas Rp7.000 triliun.

Dilaporkan Kompas.com, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami kenaikan. Tercatat pada akhir Januari 2022, rasio utang terhadap PDB adalah 39,63 persen, sementara di akhir Februari meningkat menjadi 40,17 persen.

Pemerintah mengeklaim utang Indonesia yang berada di kisaran 40 persen masih berada dalam batas wajar dan aman.

Baca Juga: Data Kemenkeu Tunjukan Utang Indonesia Capai Rp 7.000 Triliun di Akhir Februari

Pemerintah akan hadapi tantangan dalam melunasi utang

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah akan menghadapi banyak tantangan baik jangka pendek hingga jangka menengah untuk membayar utang.

Diberitakan Kontan, Josua mengatakan tantangan jangka pendek adalah demand dari surat berharga negara (SBN) yang rendah akibat tekanan dari internasional.

“Permintaan SBN yang rendah mendorong tentunya menjadi salah satu risiko dalam pembiayaan di tahun 2022,” ujar Josua dikutip dari Kontan.

Sementara untuk tantangan jangka menengah, pemerintah akan menghadapi risiko kenaikan suku bunga yang mungkin akan mulai diterapkan oleh Bank Indonesia (BI).

Josua melanjutkan kenaikan suku bunga akan mendorong kenaikan proporsi dari pembayaran bunga, sehingga fiscal space cenderung lebih terbatas.

Dengan kondisi tersebut, Josua menyarankan pemerintah dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus meningkatkan efektivitas belanja negara.