Ekonom Sebut Utang Negara Tak Direncanakan dengan Baik

"Dibuktikan dengan rasio utang dan pendapatan saja buruk, bagaimana membuktikan dia (pemerintah) produktif?" lanjutnya.

Sebelumnya dilaporkan Wakil Presiden RI 2014-2019 Jusuf Kalla menyebut calon presiden pengganti Joko Widodo mendatang akan menghadapi warisan utang pemerintah bernilai triliunan rupiah.

Pernyataan Jusuf Kalla berdasar dari laporan Kementerian Keuangan yang dirilis Kementerian Keuangan akhir Februari 2022. Laporan tersebut menyatakan utang pemerintah sudah tembus Rp7.014,58 triliun.

Dalam waktu sebulan, utang negara disebut telah bertambah Rp95,43 triliun. Utang tersebut juga mencatatkan rekor baru dengan menembus di atas Rp7.000 triliun.

Dilaporkan Kompas.com, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami kenaikan. Tercatat pada akhir Januari 2022, rasio utang terhadap PDB adalah 39,63 persen, sementara di akhir Februari meningkat menjadi 40,17 persen.

Pemerintah mengeklaim utang Indonesia yang berada di kisaran 40 persen masih berada dalam batas wajar dan aman.

Baca Juga: Data Kemenkeu Tunjukan Utang Indonesia Capai Rp 7.000 Triliun di Akhir Februari

Pemerintah akan hadapi tantangan dalam melunasi utang

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah akan menghadapi banyak tantangan baik jangka pendek hingga jangka menengah untuk membayar utang.

Diberitakan Kontan, Josua mengatakan tantangan jangka pendek adalah demand dari surat berharga negara (SBN) yang rendah akibat tekanan dari internasional.

“Permintaan SBN yang rendah mendorong tentunya menjadi salah satu risiko dalam pembiayaan di tahun 2022,” ujar Josua dikutip dari Kontan.

Sementara untuk tantangan jangka menengah, pemerintah akan menghadapi risiko kenaikan suku bunga yang mungkin akan mulai diterapkan oleh Bank Indonesia (BI).

Josua melanjutkan kenaikan suku bunga akan mendorong kenaikan proporsi dari pembayaran bunga, sehingga fiscal space cenderung lebih terbatas.

Dengan kondisi tersebut, Josua menyarankan pemerintah dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus meningkatkan efektivitas belanja negara.