Luhut: Belanja Pemerintah Rp400 T, Buka 2 Juta Lapangan Kerja, Tambah Ekonomi 1,7 Persen

BALI, KOMPAS.TV - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Program Business Matching Bangga Buatan Dalam Negeri yang digelar selama 3 hari di Bali, telah menghasilkan kesepakatan belanja Rp204 triliun.

Kesepakatan itu dihasilkan oleh kebutuhan belanja kementerian, lembaga, BUMN, dan pemda tahun 2022, dan akan dipasok oleh produk UMKM lokal.

Sedangkan target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah sebesar Rp400 triliun.

Selain mendongkrak pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah terhadap produk UMKM senilai Rp400 triliun juga akan membuka 2 juta lapangan kerja.

Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Arahan Presiden Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, yang digelar di Bali, Jumat (25/3/2022).

Baca Juga: Banyak Masyarakat Enggan Bayar Pajak, Sri Mulyani: Dikiranya Hanya untuk Bangun Tol

"Nanti bulan April akan ada Business Matching lanjutan di Jakarta selama satu minggu, dan saya harapkan kesepakatannya meningkat hingga mencapai angka Rp400 triliun," kata Luhut yang dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

"Nanti kita naikkan jadi Rp500 triliun dan Business Matching harus selesai pada 31 Mei 2022," tambahnya.

Menurut Luhut, Business Matching harus selesai pada Mei supaya bisa menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebab, berdasarkan perhitungan Biro Pusat Statistik, belanja pemerintah Rp400 triliun untuk produk UMKM lokal menambah pertumbuhan ekonomi 1,66 persen atau hampir 1,7 persen.

"Jadi nanti dari target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen yang ditargetkan pemerintah, akan bertambah 1,7 persen. Kalau Business Matching nya lewat dari Mei, itu enggak akan masuk ke pertumbuhan ekonomi kita tahun ini," ujar Luhut.

Baca Juga: Pernah Dikritik Pemerintah AS Soal E-Katalog, Ini Jawaban Luhut

Luhut menjelaskan, program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) akan memperbaiki ekosistem belanja pemerintah.

Salah satunya dengan mendukung percepatan pembayaran digital pemerintah, yaitu dengan kartu kredit pemerintah.

"Kartu kredit pemerintah itu akan mengurangi cost 23 persen. Jadi suka tidak suka, ini makan membuat kita lebih efisien," ucap Luhut.

Lewat P3DN, saat ini di e-katalog pemerintah sudah tayang 200.000 produk dan akan bertambah hingga 1 juta produk tahun ini.

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga akan mengharmonisasikan dan mengintegrasikan kode barang pemerintah.

Baca Juga: Kejar Target Belanja UMKM Lokal Rp400 T, Pemerintah Gelar Business Matching di Bali

"Dengan integrasi kode barang pemerintah, sehingga kita akan tahu berapa kebutuhan komputer tahun ini di seluruh instansi pemerintah, dan seterusnya," tambahnya.

Dari sisi pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bersama LKPP, kejaksaan, dan kepolisian akan membuat sistem pengawasan dan pendampingan serta peringatan dini, jika ada pelanggaran dalam implementasi e-katalog.