"Jadi nanti dari target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen yang ditargetkan pemerintah, akan bertambah 1,7 persen. Kalau Business Matching nya lewat dari Mei, itu enggak akan masuk ke pertumbuhan ekonomi kita tahun ini," ujar Luhut.
Baca Juga: Pernah Dikritik Pemerintah AS Soal E-Katalog, Ini Jawaban Luhut
Luhut menjelaskan, program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) akan memperbaiki ekosistem belanja pemerintah.
Salah satunya dengan mendukung percepatan pembayaran digital pemerintah, yaitu dengan kartu kredit pemerintah.
"Kartu kredit pemerintah itu akan mengurangi cost 23 persen. Jadi suka tidak suka, ini makan membuat kita lebih efisien," ucap Luhut.
Lewat P3DN, saat ini di e-katalog pemerintah sudah tayang 200.000 produk dan akan bertambah hingga 1 juta produk tahun ini.
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga akan mengharmonisasikan dan mengintegrasikan kode barang pemerintah.
Baca Juga: Kejar Target Belanja UMKM Lokal Rp400 T, Pemerintah Gelar Business Matching di Bali
"Dengan integrasi kode barang pemerintah, sehingga kita akan tahu berapa kebutuhan komputer tahun ini di seluruh instansi pemerintah, dan seterusnya," tambahnya.
Dari sisi pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bersama LKPP, kejaksaan, dan kepolisian akan membuat sistem pengawasan dan pendampingan serta peringatan dini, jika ada pelanggaran dalam implementasi e-katalog.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.