Pertamina Jual Pertamax Rp9.000/Liter, Negara Lain Jual BBM Nonsubsidi di Atas Rp16.000

Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, langkah pemerintah yang menahan harga BBM Pertalite sudah tepat. Lantaran rakyat sudah dibebani dengan kebaikan harga bahan pangan saat ini.

Harga Pertalite yang hingga saat ini belum naik, juga menahan laju inflasi dan kenaikan harga barang-barang lainnya. Di sisi lain, Bhima mengingatkan agar pemerintah menambah dana kompensasi ke Pertamina, yang menjual Pertalite lebih murah dari yang seharusnya.

Bhima menyebut, harga keekonomian Pertalite diperkirakan di atas Rp11.500 per liternya. Jika dijual di harga Rp7.650 per liter, Pertamina harus menanggung selisih Rp3.850 per liternya.

Baca Juga: Pertamina Berdalih Kelangkaan Akibat Permintaan Solar Tinggi

“Untuk mengendalikan inflasi, ya dengan tidak menaikkan harga Pertalite ini. Hanya saja Pertamina sebagai badan usaha harus mendapatkan dana kompensasi tambahan dari pemerintah karena Pertalite bukan BBM penugasan,” terang Bhima kepada KOMPAS.TV, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, konsumsi Pertalite saat ini lebih dari setengah konsumsi BBM nasional. Jadi jika harganya naik, akan sangat berdampak pada kenaikan harga-harga lainnya. Bhima pun mengapresiasi keputusan yang diambil pemerintah, untuk menahan harga Pertalite untuk tidak mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia.

Lantas dari mana sumber dana pemerintah untuk dana kompensasi Pertamina atau subsidi BBM? Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa memanfaatkan keuntungan booming-nya harga komoditas.

Bhima sudah menghitung, saat harga minyak mentah mencapai di atas 127 dollar AS per barel, ada tambahan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp192 triliun.

Baca Juga: Foto Prewedding Pegawai SPBU Tuai Perhatian Menteri BUMN

“Pendapatan (negara) kan langsung naik, jadi APBN punya ruang untuk menahan kenaikan harga Pertalite. Bahkan Pertamax juga bisa ditahan kenaikan harganya, meski harga minyak mentah sedang liar,” ujar Bhima.

Nah, jika pemerintah sudah kesulitan mencari dana tambahan untuk menambal selisih harga keekonomian dan harga jual BBM, Bhima menyampaikan ada cara lain yang bisa digunakan. Yaitu dengan melakukan dengan realokasi dari dana infrastruktur.

“Antara pembangunan IKN (ibu kota negara) dan jaga stabilitas harga di masyarakat pastinya lebih prioritas jaga stabilitas harga kan,” ucapnya.