Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Tak Ada Nama Tommy Soeharto, Ini Daftar Obligor dan Debitur BLBI yang Sudah Lunasi Utangnya

Kompas.tv - 9 November 2021, 12:05 WIB
tak-ada-nama-tommy-soeharto-ini-daftar-obligor-dan-debitur-blbi-yang-sudah-lunasi-utangnya
Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dalam sebuah acara. Meski asetnya senilai Rp600 miliar berhasil disita Satgas BLBI, namun hal itu bukan berarti utang Tommy Soeharto sebesar Rp2,3 triliun lunas. (Sumber: KONTAN/Muradi)
Penulis : Dina Karina | Editor : Gading Persada

Kemudian, tanah seluas 98.896,700 meter persegi yang terletak di Desa Kalihurip, Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

Baca Juga: Soal Utang BLBI, Mahfud MD: Tak Ada Lagi Tawar Menawar, Harus Bayar

Ada pula, tanah seluas 100.985,15 meter persegi yang terletak di Desa Cikampek Pusaka, Karawang, sebagaimana SHGB Nomor 5/Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.

Selanjutnya, tanah seluas 518.870 meter persegi yang terletak di Desa Kamojing, Karawang, sebagaimana SHGB Nomor 3/Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Keempat aset tersebut selanjutnya akan dilelang untuk melunasi utang Tommy Soeharto lewat PT TPN sebesar Rp2,374 triliun. Utang tersebut bermula saat PT TPN mendapat fasilitas pinjaman dari Bank Bumi Daya, yang kini menjDi Bank Mandiri.

Penyitaan aset juga akan dilakukan terhadap obligor dan debitur lainnya. Hal itu sesuai arahan Mahfud kepada Satgas BLBI.

Baca Juga: Dear Debitur dan Obligor BLBI, Mahfud MD: Sudah 22 Tahun, Enggak Ada Nego dan Selesaikan Sekarang!

"Saya Menko Polhukam selaku  pengarah Satgas BLBI memerintahkan kepada Ketua Satgas agar Kasatgas pelaksana melakukan penyitaan aset milik obligor atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya. Jadi ini perintah agar segera disita aset-asetnya," tutur Mahfud.

Mereka juga akan dibatasi hak keperdataannya, selama belum melunasi utangnya kepada negara.  Misalnya hak kredit bank atau hak berpergian ke luar negeri.

"Banyak itu nanti pembatasan keperdataan misalnya hak kredit di bank, berpergian ke luar negeri, dan sebagainya, masih banyak yang bisa dilakukan," ucap Mahfud.




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x