Ratusan Warga di Pegunungan Papua Hadapi Wabah Kelaparan, Mengapa Krisis Pangan Terus Berulang?

Catatan kejadian wabah kelaparan di Papua bertambah panjang setelah sedikitnya tiga orang dilaporkan tewas di Kabupaten Lanny Jaya, Papua. 

Selama satu bulan terakhir warga di dua di kabupaten itu mengalami gagal panen. Cuaca dingin yang memicu kekeringan diduga sebagai penyebabnya. 

Namun, peneliti pertanian menilai terganggunya ketahanan alam di Papua disebabkan faktor manusia, bukan iklim.

“Warga Papua itu kan mayoritas petani dan peladang yang tinggal di pegunungan selama ribuan tahun, jadi kalau mereka kelaparan itu aneh, berhadapan dengan iklim yang berubah-ubah begitu sudah biasa,” kata Dr Mulyadi, dosen pertanian di Universitas Papua kepada wartawan BBC News Indonesia, Valdya Baraputri. 

• Covid-19 Papua: 'Rawan kelaparan' saat pandemi, warga 'berkebun massal'
• ''Kelaparan' dan wabah campak di Papua menyebar, korban jiwa hampir 100 orang
• Campak dan kelaparan di Asmat: ke mana APBD triliunan?

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua, Wiliam Manderi, berkata timnya kini tengah berada di lokasi.

“Tim ini turun ke lapangan untuk mengecek kepastian di lapangan seperti apa. Baik itu kerusakannya maupun kerugiannya, lalu kebutuhan apa yang harus dipantau dan ditanggulangi ,” ujarnya kepada BBC News Indonesia. 

Menurutnya, lokasi kejadian cukup sulit untuk dicapai– dua jam terbang dengan pesawat dari Jayapura, disambung kurang lebih dua jam berjalan kaki.

Dari laporan sementara diketahui sedikitnya tiga orang meninggal dunia, satu orang kritis, sementara sekitar 500 orang kelaparan.  

Peristiwa embun beku

Menurut catatan organisasi lingkungan hidup, Walhi, gagalnya panen warga dipicu peristiwa embun beku di dataran tinggi Lanny Jaya. 

Kegagalan panen akibat faktor cuaca ini berdampak fatal karena masyarakat sangat bergantung pada hasil kebun mereka.

"Di sana satu-satunya sumber makanan mereka adalah dari hasil berkebun," kata Direktur Eksekutif Walhi Papua, Maikel Primus Peuki lewat sambungan telepon.

"Dengan adanya perubahan cuaca ini, mereka kehilangan sumber pangan."

Sebuah video yang diakui Walhi bersumber dari salah satu jaringannya di lokasi kelaparan, menunjukkan sekelompok warga yang tengah meratapi kerusakan kebunnya.

Sementara itu, secara terpisah kepada wartawan, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V Jayapura, Hendro Nugroho, meminta masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mewaspadai potensi cuaca ekstrem, seperti embun beku, hujan es, dan angin kencang.

Dalam menghadapi cuaca ekstrem, Hendro menganjurkan pembangunan lumbung untuk menyimpan makanan. Tujuannya agar saat musim kemarau seperti ini, masyarakat tidak mengalami krisis bahan pangan.

BMKG di Jayapura baru mendapat laporan peristiwa embun beku di Lanny Jaya dari BPBD Papua pada tanggal 29 Juli lalu.

Embun beku dan kemarau di wilayah Lanny Jaya terjadi di kampung yakni Luarem dan Yugunomba di Distrik Kuyawage.

"Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kelaparan karena hasil bercocok tanam mengalami gagal panen," kata Hendro kepada wartawan.

Catatan panjang wabah kelaparan

Menurut catatan Walhi Papua, peristiwa wabah kelaparan telah berulang kali terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, sejak kemunculan embun beku pertama pada 2015.

“Yang berturut-turut itu mulai 2019, 2020, 2021, dan terakhir 2022, sekarang ini berturut-turut. Kalau yang terjadi tahun 2015 itu hilang, terus muncul lagi di 2019.”

Maikel berpendapat sudah saatnya pemerintah daerah duduk bersama mencari solusi bagi warga yang menggantungkan sumber pangannya terhadap perkebunan.

“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, juga harus melihat kembali bahwa tempat ini sudah menjadi tempat bencana yang berulang-ulang, jadi apa langkah konkret yang mau dibuat atau direncanakan oleh pemerintah.”

Namun dalam menentukan langkah ini, Walhi juga mengingatkan pentingnya untuk mendengarkan tanggapan masyarakat Lanny Jaya.

"Kalau kita kasih mereka pindah ke tempat yang lain, apa jaminan hidup mereka? Pemerintah harus bisa menjamin itu," kata Maikel.

BPBD Papua juga mendorong pemerintah daerah dan warga lokal mengambil langkah antisipasi.

“Karena ini berulang-ulang, masyarakat yang ada di daerah itu harus membangun lumbung untuk penyimpanan makanan. Lalu mungkin harus dibicarakan di Dinas Pertanian, kira-kira varietas apa yang cocok di situasi daerah seperti itu,” kata Willem Manderi.

'Faktor manusia lebih banyak berperan'

Akan tetapi, Mulyadi, dosen ilmu pertanian di Universitas Papua berpendapat, iklim hanyalah salah satu faktor hambatan. Menurutnya, faktor manusia justru berperan lebih besar daripada gejala alam pada ketahanan pangan Papua.

"Berhadapan dengan iklim begitu itu sudah biasa. Akan tetapi menjadi luar biasa ketika saat kehidupan sosial budaya mereka merasa terganggu," kata Mulyadi via telepon.

Dalam sebuah kajiannya, Mulyadi menyebutkan ada berbagai hal, mulai dari aktivitas politik hingga perubahan kebiasaan menyantap nasi yang membuat kearifan lokal di bidang pertanian mulai ditinggalkan. Padahal, kata dia, masyarakat Papua rajin dan tekun dalam berkebun dan berladang.

“Gejala kekurangan pangan terjadi apabila masyarakat itu meninggalkan kebun. Faktor tersebut adalah mengikuti riuh-rendah kegiatan politik lokal seperti Pemilu maupun Pilkada yang biasanya berujung konflik sosial. Diperparah oleh serbuan raskin yaitu beras untuk orang miskin dan murah,” paparnya.

• Kisah pasangan muda tinggalkan kota demi mendidik di pelosok Papua
• Keturunan eksil Papua di Belanda: 'Rasa bahwa kami tidak memiliki tanah air itu begitu kuat'

“Sesungguhnya kejadian luar biasa non alam tersebut lebih dikarenakan oleh faktor perubahan perilaku akibat perkembangan iptek dari luar mengganggu kearifan lokal yang sudah digeluti selama ini. Strategi  pemecahan masalah kelaparan di Papua masih bersifat jangka pendek dan sementara. Belum menyentuh akar masalahnya yaitu pendekatan sosial budaya,” kata Mulyadi.

Menurutnya, solusi mengatasi bencana kelaparan ada beberapa.

Misalnya, menjadikan kampung-kampung Papua sebagai sentra pertanian lumbung pangan lokal dan ketahanan pangan di Papua tanpa mengganggu nilai-nilai pengetahuan lokal yang mereka miliki. 

“Di samping itu diperkuat dengan substitusi Iptek tepat guna disertai dengan manajemen pemasaran. Tentu harus disiapkan tenaga pendamping atau penyuluh terlatih dari pemuda asli setempat.”

Kemudian, menurut Mulyadi, mengembalikan peran pangan lokal Papua sebagai ketahanan pangan nasional. 

“Potensi ubi-ubian seperti ubi jalar, keladi, dan sagu sangat besar. Selain untuk kebutuhan pangan setempat juga bisa diekspor untuk bahan dasar industri olahan lainnya.” 

“Tentu semuanya tergantung dari political will pemerintah daerah di Papua untuk peduli mencari jalan keluar yang komprehensif dan strategis dalam mengatasi masalah kelaparan mulai dari hulu hingga ke hilir.”