Tokoh dan Ulama Banten Serukan Penegakan Konstitusi dan Pilkada 2024 Tanpa Kotak Kosong
Banten | 24 Agustus 2024, 01:09 WIBBANTEN, KOMPAS.TV - Sejumlah tokoh dan ulama di Provinsi Banten turut bersuara menyikapi perkembangan politik yang terjadi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Mereka menilai, pilkada harus berjalan sesuai konstitusi dan menghindari kemunduran demokrasi.
Baca Juga: Survei LSI Jelang Pilgub Banten 2024: Elektabilitas Airin 77,3 Persen, Andra Soni 10 Persen
Bahkan untuk menyampaikan sikapnya, mereka menandatangani surat pernyataan untuk menegaskan harapan terhadap pilkada serentak 2024.
“Kami segenap sesepuh masyarakat Provinsi Banten menyerukan Pilkada 2024 berjalan dalam suasana kompetisi yang bebas dan damai,” ujar KH. Embay Mulya Syarief, Ketua Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) melalui keterangan pers, Jumat (23/8/2024).
Mereka yang menandatangani pernyataan tersebut yakni Abuya KH Ahmad Muhtadi Dimyati, Abuya KH Murtadho Dimyati, Ketua PB MA KH Embay Mulya Syarief, Sekretaris PW Muhammadiyah Banten Profesor Zakaria Syafei, Ketua MUI Banten KH Bazari Syam, tokoh NU Banten H Bunyamin, dan KH Amas Tadjudin.
Kemudian tokoh pendiri Banten Profesor MA Tihami, Ketua FKUB Banten KH AM Romli, Ketua DPP Pendekar Banten Suminta Idris, Ketua Presidium Majelis Masyarakat Palka Ade Muchlas Syarief, Ketua Presidium Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten Udin Syafarudin, dan Ketua Harian Bakor Pejuang Provinsi Banten Aeng Haerudin.
Menurut Embay, para tokoh dan ulama mengupayakan lahirnya pemimpin Banten yang dipercaya masyarakat.
“Untuk mendapat kepercayaan diperlukan proses yang tidak direkayasa. melainkan lahir dari proses alamiah, proses kampanye yang setara, dan masyarakat memilih dengan pilihan yang terbaik dari yang baik,” ujarnya.
Ia menilai, salah satu konsep demokrasi adalah pertarungan gagasan.
Penulis : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV