Kritik Pelaksanaan World Water Forum, Handphone Panitia PWF Diretas: Intimidasi

DENPASAR, KOMPAS.TV - Telepon seluler atau handphone dari panitia People Water Forum (PWF) dilaporkan diretas usai mengkritik pelaksanaan World Water Forum (WWF) di Bali.

Dalam rilis dari LBH Bali, Selasa (21/5/2024), peretasan handphone tersebut dialami oleh Direktur LBH Bali Rezky Pratiwi dan Koordinator Prodem Bali Roberto Hutabarat pada Senin (20/5/2024) sekitar pukul 21.40 WIT.

"Perlu diketahui kedua aktivis tersebut merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan People Water Forum (PWF) di Bali. Sebuah agenda untuk merespon dan memberi kritik terhadap pelaksanaan World Water Forum (WWF)," bunyi siaran pers LBH Bali.

"Pada tanggal 20 Mei 2024, Kepanitiaan PWF 2024 mengeluarkan beberapa siaran pers, dimana kedua orang tersebut merupakan kontak person yang tercantum dalam rilis yang disebar. Siaran pers tersebut kurang lebih berisi mengenai kritik terhadap pelaksanaan WWF, dan kritik terhadap intimidasi, kekerasan, serta upaya pembubaran oleh Ormas. Namun, tidak lama berselang handphone kedua orang tersebut mendapatkan tindakan peretasan."

"Peristiwa tersebut sekali lagi menegaskan bahwa Negara tidak segan melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya, demi melancarkan agenda kepentingan pemodal, dan mengamankan investasi."

Atas kejadian peretasan ini, pihak LBH Bali pun mengeluarkan dua pernyataan sikap.

"Mengecam tindakan yang dilakukan Negara dalam tindakan pelanggaran HAM rakyatnya, yang dilakukan secara langsung maupun pembiaran yang dilakukan;"

"Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersolidaritas dan turut mendukung agenda People Water Forum (PWF) Bali yang membicarakan hak rakyat atas keadilan air," demikian siaran pers tersebut.

Sebelumnya, pada Senin kemarin, kegiatan People Water Forum 2024 di Bali mengalami intimidasi dan pemaksaan pembubaran oleh puluhan massa Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN). 

"Massa PGN beberapa kali mendatangi tempat kegiatan dan meminta pelaksanaan PWF 2024 untuk dihentikan. Padahal PWF 2024 adalah sebuah forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat," kata panitia dalam rilis yang diterima KompasTV.

Baca Juga: Presiden Jokowi Buka World Water Forum Ke-10, Ingatkan Petani Rentan Kekeringan pada 2050

"Kelompok Ormas PGN dalam melakukan pembubaran menggunakan cara-cara yang memaksa, mengintimidasi serta melanggar hukum. Tercatat bahwa kelompok ini melakukan perampasan banner, baliho, dan atribut agenda secara paksa, dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum."

Berdasarkan penjelasan dari panita, pihak ormas PGN membubarkan agenda PWF 2024 dianggap melanggar imbauan lisan PJ Gubernur Bali terkait World Water Forum di Bali.

"Perlu diketahui bahwa himbauan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, dan mengingat, dan justru melanggar ketentuan Konstitusi yang menjamin adanya kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat," kata panitia.

"Sebelumnya, beberapa panitia mendapatkan intimidasi dan teror dari aparat negara yang meminta untuk tidak mengadakan agenda PWF. Pembatalan beberapa tempat acara juga dilakukan, karena pengelola tempat mendapatkan intimidasi."

 

Panitia PWF menambahkan, peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM karena negara menjamin kebebasan berekspresi bagi rakyatnya.

"Keberulangan peristiwa serupa dalam momentum perhelatan forum internasional merupakan pelanggaran HAM yang dilanggengkan. Konstitusi pun telah menjamin adanya kebebasan berkumpul, berbicara, dan menyampaikan pendapat," lanjut pernyataan panitia PWF.

"Fenomena ini makin membuktikan tidak adanya komitmen Negara untuk memajukan dan menghormati kebebasan berekspresi bagi rakyatnya, dengan dalih mengamankan investasi dari pemodal, segala cara dilakukan agar tidak ada 'gangguan' yang tercipta dari luar."

"Oleh karena itu, kami mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk: 

1. Menghentikan segala bentuk intimidasi, dan kekerasan dalam pelaksanaan PWF 2024, baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan;

2. Mendesak agar Negara menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat melakukan kritik tanpa ada tekanan," tutup rilis tersebut. 

Baca Juga: Sandiaga Beberkan Dampak World Water Forum untuk Sektor Pariwisata Bali

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV