Ketua DPR Puan Maharani Minta Rakyat Rukun Gotong-royong, Pertentangan RUU HIP Disudahi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua DPR Puan Maharani meminta masyarakat tidak lagi meributkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Sebab, DPR dan pemerintah kini sudah sepakat untuk mengganti RUU HIP menjadi RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). 

"DPR dan pemerintah berharap agar setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR ini segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, terkait dengan rancangan undang-undang HIP, sudah dapat kita akhiri," ujar Puan Maharani saat konferensi pers di Gedung DPR, Kamis (16/7/2020).

"Kita kembali hidup rukun dan damai, serta kompak bergotong-royong melawan pandemi Covid-19 dan dampak-dampaknya," sambung putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat RUU HIP Diganti RUU BPIP, Apa Bedanya?

Perbedaan RUU HIP dengan RUU BPIP

Puan Maharani menjelaskan bahwa konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP.

Draft RUU BPIP berisikan substansi yang telah ada di dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP.

"Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 bab dan 17 pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal," terang Puan.

Selain itu, substansi pasal-pasal pada RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP.

Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi.

"Dalam konsiderans juga sudah terdapat Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme, marxisme, leninisme," jelas Puan.

Pembahasan Ditunda

Selain itu, DPR dan Pemerintah juga sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan dibahas dalam waktu dekat.

DPR dan pemerintah akan menunggu masukan, saran, dan kritik masyarakat terkait dengan RUU BPIP tersebut.

"DPR dan Pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan, sekali lagi, tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dahulu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," tegas Puan Maharani.

Selanjutnya RUU BPIP akan kembali dibahas apabila DPR dan pemerintah sudah mendapat banyak masukan, saran, dan kritik dari seluruh elemen anak bangsa.

Dengan begitu, hadirnya RUU BPIP ini diharapkan menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Baca Juga: Hapus Red Notice Djoko Tjandra, IPW: Dosa Brigjen Nugroho Wibowo Lebih Berat dari Brigjen Prasetijo

Tunggu Saran dan Kritik RUU BPIP

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menambahkan, RUU BPIP ini merespons perkembangan masyarakat tentang ideologi Pancasila.

"Kalau kita bicara pembinaan ideologi Pancasila, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu harus menjadi salah satu pijakan pentingnya, dan itu ada dalam RUU BPIP ini," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga mengharapkan masukan, saran, serta kritik masyarakat terkait dengan RUU BPIP tersebut.

"Kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya. Masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya, silakan nanti akan segera dibuka. Ini dokumen terbuka nanti bisa dilihat di website-nya DPR," ujar Mahfud MD.

Baca Juga: Menkopolhukam Mahfud MD: Pemerintah Sependapat dengan Rakyat Tolak RUU HIP

 

Penulis : fadhilah

Sumber : Kompas TV