Dewan Pembina Perludem: Masyarakat Cenderung Sensitif Soal Pengambilan Hak Memilih Secara Langsung

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan bahwa masyarakat cenderung sensitif soal pengambilan hak mereka untuk memilih pemimpin secara langsung.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi seputar wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sempat dilemparkan Presiden Prabowo. 

"Masyarakat itu sensitif kalau berkaitan dengan mengambil yang menjadi hak mereka, terutama terkait dengan memilih pemimpin," ujar Titi dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (16/12/2024).

Baca Juga: Usul Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Presiden Prabowo: Biaya Mahal, Perbaiki Sistem Pilkada

Titi berpendapat bahwa ditilik dari peristiwa serupa pada 2014 lalu, masyarakat sudah menunjukkan banyak sekali sikap bahwa mereka ingin mengakses pemilihan secara langsung dalam penyelenggaraan pemilihan pemimpin di Indonesia. 

"Jadi, tarik ulur soal pemilihan langsung atau tidak langsung lebih menggambarkan selera elite, dan itu pun kecenderungannya ketika sudah berkuasa, ingin kemudian membuatnya menjadi lebih eksklusif," kata Titi. 

"Dan itu saya kira risiko politiknya justru akan lebih besar ketimbang semangat efisiensi yang didorong," imbuhnya. 

Baca Juga: Ahmad Luthfi Tanggapi Gugatan Andika Perkasa terkait Hasil Pilkada Jateng 2024

Adapun wacana soal pemilihan tidak langsung yang dilakukan dengan alasan untuk efisiensi biaya karena pemilihan langsung dianggap mahal, Titi menanggapi bahwa efisiensi biaya bisa dilakukan dengan cara lain. 

"Misalnya menyederhanakan jumlah kementerian," celetuknya. 

Menurut Titi, wacana pemilihan tidak langsung kontradiktif dengan banyaknya kementerian baru yang ada. 

"Ini agak kontradiktif, untuk urusan elite, bagi-bagi kursi, kementeriannya dibikin banyak, seratus posisi lebih," ungkap Titi. 

"Tapi giliran mewadahi hak rakyat, kok isunya jadi efisiensi," tambahnya. 

Baca Juga: Serba-Serbi Wacana Kepala Daerah Ditunjuk DPRD, Presiden Prabowo: Lebih Efisien dari Pilkada

Titi juga berpendapat bahwa kontradiksi ini menjadi catatan yang harus digarisbawahi, "Jadi, kita ini agak pelit kalau sudah urusan rakyat, tetapi kemudian begitu bermurah hati kalau sudah urusan elite ya, nah ini menjadi catatan yang penting kita garis bawahi," katanya. 

Adapun untuk masalah efisiensi biaya, Titi berpendapat bahwa adanya perubahan sistem pemilihan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki, yang mana pada akhirnya bisa menimbulkan biaya berlebih untuk mengatasinya. 

Ia juga menyinggung soal kedaulatan rakyat yang harusnya dipahami dan dijaga. 

"Kekuasaan itu bukan jatuh dari langit, bukan hadiah, tetapi diberikan karena adanya kontrak sosial, mandat dari rakyat, itu yang juga harus dipahami, dan suara rakyat harus didengar," kata Titi.

 

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV