DPR Tunda Pengesahan Revisi UU Pilkada, Sidang Paripurna Tidak Kuorum

Sementara itu, di luar Gedung DPR, ada aksi massa yang menolak Revisi Undang-Undang Pilkada disahkan dalam rapat paripurna. Dalam tuntutannya, massa aksi menginginkan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi No 60 soal syarat menjadi calon kepala daerah.

 

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV